Beberkan Anggaran Janggal, William PSI Ingin Mengedukasi Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengatakan, tujuannya menggunggah mata anggaran janggal ke media sosial untuk mengedukasi publik.

Apalagi dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 tak bisa diakses oleh masyarakat.

"Kalau saya merasa bahwa sebagai anggota DPRD juga kita mempunyai hak untuk mengedukasi ke publik terkait apalagi ini soal anggaran kan. Sehingga apa yang kami lakukan itu semata-mata untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat," ucap William di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).

William pun tak keberatan jika anggaran janggal yang dipublikasi oleh dirinya kemudian dipermasalahkan dan dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.

"BK juga memiliki fungsi dan kewenangan untuk mengklarifikasi apa yang terjadi dengan laporan tersebut. Jadi proses yang memang harus dilalui. Ini prosedural," kata dia.

Meski demikian, William mengaku bahwa dirinya dan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta tak surut langkah untuk mengungkap anggaran janggal walau sudah dilaporkan.

"Kalau soal prinsip transparansi anggaran, kami enggak bisa tolerir. Jadi itu udah jadi sikap politik PSI bahwa anggaran harus transparan sejak perencanaan. Jadi walau banyak laporan atau kritik soal kami, kami enggak akan goyah kalau soal prinsip transparansi anggaran," tuturnya.

Seperti diketahui, Lembaga Swada Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) melaporkan politisi PSI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.

William dianggap melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Sugiyanto menilai William sebagai biang keladi kegaduhan di tengah masyarakat soal anggaran DKI Jakarta.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," kata Ketua Mat Bagan Sugiyanto, Selasa (5/11/2019).

William kemudian diperiksa oleh Badan Kehormatan soal aduan ini, Selasa siang.