JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan acara Djakarta Warehouse Project (WDP) mendapat penolakan dari sejumlah organisasi masyarakat (ormas).
Dalam dua hari terakhir, pada 11 dan 12 Desember 2019, pengunjuk rasa mendatangi Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Mereka meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin penyelenggaraan acara tersebut.
Bakar ban hingga tutup jalan
Pada hari Rabu (11/12/2019) sejumlah orang yang mengatas namakan Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) berunjuk rasa.
Geprindo menilai, acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan dan hanya menjadi "ajang dugem".
"Kami hanya ingin jangan sampai cuma Alexis yang ditutup. Kemudian DWP ini sebagai langkah awal untuk memulai ajang kemaksiatan yang selanjutnya," ucap Koordinator Aksi Abdurrahman.
"Kami berharap komitmen Pak Anies untuk selalu mengawasi agar kemaksiatan tidak ada di Ibu Kota DKI Jakarta ini," imbuhnya.
Abdurahman mengatakan, salah satu desakan massa aksi untuk Anies membatalkan DWP 2019 karena dinilai bertentangan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pariwisata dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
"Pribumi adalah bangsa pemenang dan bangsa pendiri negara NKRI yang mengerucut dari paham bangsa ketimuran yang cinta dengan adab dan kebudayaan leluhur banga sendiri," kata dia.
Lalu pada Kamis (12/12/2019) ormas lainnya Gerakan Pemuda Islam (GPI) melakukan aksi dengan tuntutan yang sama.
Massa membawa spanduk bertuliskan "Gubernur pilihan umat pro maksiat, tolak konser maksiat DWP 2019".
Massa membakar ban hingga membuat jalan di depan Balai Kota ditutupi asap berwarna hitam.
Tak hanya itu, mereka juga menutupi jalan dengan membentangkan spanduk di tengah jalan.
Komandan Gerakan GPI Irwan AHN mengatakan bahwa Anies pro terhadap maksiat jika tak membatalkan DWP.
"Gubernur kebanggaan kita pro maksiat. Membiarkan 1.000 orang yang datang ke DWP untuk berbuat maksiat," ucap Irwan dari atas mobil komando.
Ketua DPRD sebut untuk pendapatan
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI pun mengomentari unjuk rasa tersebut.
Menurut dia, konser tahunan DWP seharusnya tidak ditolak karena merupakan pemasukanpajak hiburan bagi DKI Jakarta.
"DWP itu adalah pendapatan DKI yang terakhir. Dan itu bukan setahun ini saja, sudah bertahun-tahun ini dia kan kerja di situ, di hajat akhir tahun ya. Dan ini pendapatan," kata Prasetio di ruang rapat paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (11/12/2019).
Politisi PDI-P ini bingung lantaran DWP ditolak oleh sejumlah organisasi masyarakat ( ormas) padahal sudah diselenggarakan bertahun-tahun.
Ia pun akan meminta Komisi C DPRD DKI yang menaungi bidang keuangan untuk mengawasi pendapatan dari penjualan tiket DWP.
"Termasuk profit untuk DKI. Nanti teman-teman dari Komisi C saya suruh awasi ke sana, bagaimana laporan keuangannya. Keuangannya kan dari tiket, tiket kan bukan kecil pendapatannnya, besar," tuturnya.
Pernah diselenggarakan di Bali
Acara yang mulanya bernama Blowfish Warehouse Project ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2008.
Hingga tahun 2017 acara ini selalu diselenggarakan di Jakarta. Namun pada 2018 lalu sempat dipindahkan ke Bali.
Saat itu, ada desas desus bahwa pemindahan ke Bali karena ada protes dari sekelompok massa.
Namun, Brand Manager Ismaya Live Sarah Deshita membantah bahwa pindahnya penyelenggaraan DWP dari Jakarta ke Bali pada tahun lalu tak ada kaitannya dengan protes.
"Bukan (karena protes). Sempat ada berita simpang siur (DWP) pindah karena takut atau apa," kata Sarah dalam konferensi pers di Blowfish, Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2018) lalu.
Kembali pulang kampung
Pada tahun ini, Festival musik DWP akhirnya pulang kampung.
Pada Jumat (9/8/2019), Ismaya Live sebagai penyelenggara mengumumkan bahwa DWP edisi ke-11 bakal berlangsung pada 13, 14, 15 Desember 2019.
Pengumuman tersebut disampaikan pada penghujung video Official Aftermovie DWPX yang menampilkan momen-momen terbaik dari salah satu festival musik terbesar di Asia tersebut saat digelar di Bali.
“We’re coming home!” begitu bunyi teks pada akhir video Aftermovie.
Logo DWPX kemudian berganti menjadi logo DWP 2019 dan tercantum tanggal penyelenggaraannya, yakni pada 13 hingga 15 Desember 2019.
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/13/09141881/penolakan-dwp-acara-musik-tahunan-yang-sempat-diboyong-ke-bali-lalu