Korban Banjir Pondok Gede Permai Merasa seperti Pengemis Saat Minta Bantuan

"Petugas-petugas selalu minta kami menunggu saat kami minta bantuan, tapi perut kan enggak bisa nunggu, Mas," kata Irvan Nurdin (36) kepada wartawan, Kamis (9/1/2020).

Irvan menyoroti alur distribusi bantuan dari pemerintah yang tak cekatan untuk korban banjir di PGP.

Gudang logistik BNPB terletak tepat di depan gerbang kompleks PGP.

PGP menjadi wilayah paling parah terdampak banjir seantero Kota Bekasi pada 1 Januari ini. Ketinggian banjir lebih dari 4 meter. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi bahkan mencatat, ketinggian banjir mencapai 6 meter.

Sebagian warga PGP yang ditemui Kompas.com menyebutkan, banjir merendam rumah hingga pinggang orang dewasa di lantai 2 rumah mereka.

Irvan mengingat, bantuan logistik dan perlengkapan keseharian bagi korban banjir PGP sudah menumpuk banyak sekali di gudang logistik BNPB. Namun, kata dia, makanan, kasur, pakaian, dan bantuan lain sulit diakses warga.

Warga lapar.

"Saya sih lihat bantuan di BNPB sudah menumpuk banyak, karena bantuan yang masuk itu ngumpul di sana, termasuk dari menteri-menteri. Tapi saya sendiri tidak tahu seperti apa distribusi bantuan itu sendiri," kata Irvan.

"Terakhir mendapatkan informasi, penyerahan bantuan dari BNPB ke RW-RW, tapi saya tidak tahu apakah sudah sampai apa belum," ujarnya.

Erlina, warga RT 001/RW 008 PGP termasuk yang mengaku sulit mengakses bantuan.

Tidak ada bantuan dari pemerintah yang diantar ke rumah-rumah. Warga diminta mengambil sendiri, baik perseorangan maupun lewat perwakilan, bantuan itu ke gudang logistik BNPB.

Rumah Erlina masih terendam lumpur sebetis orang dewasa. Begitu pun jalan di kompleks PGP. Letak rumahnya cukup jauh dari gerbang utama, dari gudang logistik BNPB.

"Enggak ada yang mengirim (makanan ke rumah). Kadang kami harus lari ke (gudang logistik) BNPB. Orang-orang kan mungkin malas lewat sini, masuk pun sudah susah kalau kayak gini (jalanan terendam lumpur)," kata Erlina, Kamis sore.

"Kadang berharap dari yang lewat saja, ada juga yang ngasih," imbuhnya.

Erlina mengatakan, di gudang logistik BNPB pun ia tak semudah itu mengambil bantuan. Meski datang dengan baju coreng-moreng lumpur dan tampak lelah, yang menandaan dirinya korban banjir, Erlina tetap harus menunjukkan KTP untuk mengambil bantuan.

"Kami awalnya enggak tahu harus bawa KTP. Masa mesti balik lagi ke rumah ambil KTP, balik lagi, rumah kan jauh, berlumpur," kata dia.

"Di (gudang logistik) BNPB saja kadang kami minta nasi, sabun, saja rebutan. Sudah kayak pengemis. Rebutan, dimarah-marahi," ungkap Erlina.

Oonk (52), warga RT 007/RW 008 membenarkan bahwa banyak warga tak mendapat bantuan dari pemerintah.

"Daerah belakang, pinggiran Kali Bekasi, (yaitu) RW 008, belum tersentuh bantuan. Jadi kalau relawan-relawan menerima bantuan nasi, misalnya, langsung didistribusikan," kata Oonk yang juga anggota Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdarkamtibmas) Jatiasih.

Berharap ada penanggung jawab per RW

Oonk mencoba maklum terhadap prosedur permintaan bantuan yang mensyaratkan korban banjir menunjukkan KTP.

Di hari-hari awal banjir baru surut, ia sempat mencurigai seorang ibu yang mengaku korban banjir PGP. Namun dari penampilannya, perempuan itu tampak segar-bugar.

"Mungkin karena ada uang negara, distribusinya tidak boleh salah sasaran seperti itu makanya perlu KTP. Tapi caranya, kami kan lagi musibah, enggak mungkin korban itu membawa KTP. Belum lagi ada yang KTP-nya hanyut," kata dia.

"Korban sendiri mungkin tidak mengetahui kalau ke sana harus membawa KTP. Yang ada itu warga marah-marah," imbuhnya.

Ia juga mencoba maklum, alur distribusi bantuan dilakukan berjenjang lewat RW-RW. Hal ini menurut dia bisa jadi solusi agar tidak menyusahkan warga yang juga sedang kesusahan, kelelahan, dan sibuk membereskan rumahnya, dengan harus menjemput sendiri bantuan ke gudang logistik BNPB.

Akan tetapi, alur distribusi lewat RW-RW justru mandek. Sebab, sejumlah ketua RW juga tengah dilanda banjir.

Ketua RW 008, Syaikhu, misalnya, meninggalkan rumahnya yang bertetangga dengan kediaman Erlina, karena rusak parah. Ia memilih mengontrak di wilayah yang agak tinggi untuk sementara.

"Bantuan jadi terputus, karena Pak RW sendiri menjadi korban," kata Oonk.

"Dan tidak merata. Kalau RW 010, yang posisi di depan dekat gerbang, petugas tengok-tengok langsung dikasihin bantuan. Sedangkan kami di sini (RW 008) kan jauh, lambat, kondisi macet, lumpur banyak. Jadi (bantuan) sudah habis di depan, kami terlambat kebagian," ujar dia.

Irvan Nurdin coba memberi saran. Menurut dia, karena sejumlah ketua RW ikut dilanda musibah, ada baiknya pemerintah menyiapkan personel independen sebagai penanggung jawab tiap RW di Pondok Gede Permai

"Jadi RW 008 siapa, RW 009 siapa, RW 010 siapa untuk PGP ini, supaya dia tahu langsung kondisinya apa yang dibutuhkan untuk warga di sini. Ketahuan juga berapa bantuan yang diperlukan, dihitung tiap RW ada berapa keluarga," ujar Irvan.

"Kita semua di sini rata-rata korban, jadi kayak ngemis. Alangkah baiknya mereka yang turun ke sini, lebih fair-lah," kata dia.

Disalurkan lewat RT

Pelaksana Harian Kepala BPBD Kota Bekasi, Muhammad Jufri menyatakan, bantuan logistik dari gudang logistik BNPB kini didistribusikan berjenjang lewat Ketua RT. Pembagian tidak lagi dengan cara ambil langsung ke gudang dan menunjukkan KTP.

Petugas BPBD Kota Bekasi pun diklaim turun ke lapangan langsung untuk mengantar bantuan dari pintu ke pintu rumah warga. Ada 10 orang petugas per hari.

"Hanya waktu pertama saja seperti itu (ambi digudang dan tunjukkan KTP), di hari pertama banjir. Saat itu kami juga lagi mempersiapkan segalanya, kemudian warga langsung datang. Kami melihat, lebih bagus dengan cara menunjukkan KTP," kata Jufri saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat siang ini.

"Kalau sekarang kami sudah berkoordinasi lewat RT. Kebutuhan-kebutuhan mereka dicatatkan oleh RT, kemudian kami serahkan langsung (bantuannya) ke RT masing-masing. Ketua RT yang membagikannya ke warga," kata Jufri.