Dua Calon Baru Diajukan, DPRD Janji Kebut Pemilihan Wagub DKI

Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyerahkan surat keputusan berisi usulan dua nama calon baru kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Selasa (21/1/2020).

Dua nama itu adalah politikus PKS Nurmansjah Lubis dan politikus Gerindra Ahmad Riza Patria.

Kedua calon tersebut menggantikan dua calon yang sudah diajukan, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto, dua kader PKS.

"Insya Allah saya kira warga Jakarta akan punya wakil gubernur dalam waktu dekat. Kami akan proses juga di DPRD setelah kami terima surat dari Pak Gubernur," ujar Taufik di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Muhammad Arifin berharap Gubernur Anies segera menyerahkan surat berisi dua nama cawagub ke DPRD DKI Jakarta.

"Mudah-mudahan Pak Gubernur cepat mengajukan ini ke DPRD dan DPRD segera memproses sehingga dalam waktu dekat, DKI Jakarta memiliki wakil gubernur yang bisa sinergi dengan Pak Anies membangun Jakarta maju kota, bahagia warganya," kata Arifin dalam kesempatan yang sama.

Anies menyatakan akan segera menyerahkan surat usulan itu kepada DPRD DKI Jakarta pada hari ini juga. Setelah itu, dia menyerahkan proses pemilihan wagub kepada DPRD DKI.

"Tadi sudah kami terima dan nanti insya Allah akan kami proses," ucap Anies.

DPRD DKI nantinya akan melanjutkan proses pemilihan wagub yang sudah dijalankan periode sebelumnya.

Artinya, DPRD DKI tinggal mengesahkan draf tatib pemilihan wagub. Setelah itu, DPRD DKI Jakarta membentuk panitia pemilihan (panlih) wagub DKI.

Dalam draf tatib, panlih bertugas untuk melakukan verifikasi bakal cawagub yang diusulkan partai pengusung.

Pasal 11 draf tatib mengatur, bakal cawagub nantinya wajib menyerahkan visi dan misinya secara tertulis.

Kemudian, berdasarkan ketentuan pasal 15 draf tatib, panlih juga bertugas menetapkan cawagub yang memenuhi persyaratan.

Panlih juga bertugas menggelar pemilihan wagub dalam rapat paripurna DPRD DKI. Ketentuan soal rapat paripurna pemilihan wagub diatur dalam pasal 21 draf tatib tersebut.