Kontraktor Revitalisasi Monas Diragukan, Pemprov DKI: Kerjanya Bagus, Pernah Bangun Masjid Agung Sumbar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto membantah anggapan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meragukan kontraktor revitalisasi Monas, yakni PT Bahana Prima Nusantara.

Menurut Heru, PT Bahana Prima Nusantara pernah mengerjakan proyek pembangunan Masjid Agung Sumatera Barat (Sumbar) dan proyek milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kontraktornya pernah membangun di Masjid Agung Sumbar, lihat sebesar itu (masjidnya), dan pekerjaannya saya kira bagus," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Heru mengakui, mulanya ia sempat meragukan kontraktor yang memenangkan tender revitalisasi Monas itu.

Namun, dia menepis keraguannya itu setelah melihat sejumlah proyek yang dikerjakan PT Bahana Prima Nusantara.

"Saya tadinya memang pertama itu agak meragukan, ternyata bagus pekerjaannya," kata dia.

Menurut Heru, kualitas kontraktor dilihat dari pekerjaan yang dilakukan.

Dia menyatakan itu saat ditanya soal alamat perusahaan yang tidak meyakinkan karena berada di gang kecil.

"Masalah kontraktor, yang penting coba lihat pekerjaannya berjalan enggak. Kalau kontraktor abal-abal, itu kalau saya diuji saja, dilihat pekerjaannya benar atau tidak," ucap Heru.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian Untayana sebelumnya mempertanyakan kredibilitas kontraktor revitalisasi kawasan Monas.

Dia menyatakan, kontraktor pemenang tender proyek itu tidak meyakinkan setelah menelusuri alamat perusahaan tersebut yang berada di Jalan Nusa Indah Nomor RT 001 RW 007, Ciracas, Jakarta Timur.

"Saya tidak menghakimi apa-apa, tapi saya bilang agak kurang meyakinkan nih, tapi kan perlu eksplorasi lebih lanjut lagi," ujar Justin.

Justin juga mempertanyakan pengerjaan revitalisasi Monas yang harusnya rampung pada 2019.

Sebab, anggaran penataan kawasan Monas sebesar Rp 149,9 miliar itu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 sebagai anggaran tahun tunggal (single year).