Cek ke Lokasi, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Curiga Banyak TKA Ilegal di Proyek Meikarta

BEKASI, KOMPAS.com - Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto menemukan ada ribuan tenaga kerja asing (TKA) ilegal China yang bekerja di Apartemen Meikarta Cikarang.

Hal itu ditemukan saat dirinya, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Kesehatan, didampingi polisi dan Kodim hendak memeriksa kesehatan pekerja asing di kawasan itu.

"Kami awalnya berniat melakukan pemeriksaan melatih pihak pengelola Meikarta terkait corona ini, kita berharap bahwa para pekerja China itu bisa diindetifikasi oleh pemerintah daerah. Ternyata saat kami ke lapangan ini berbeda," ujar Budiyanto saat dihubungi, Selasa (11/2/2020).

Budiyanto mengatakan, saat pemeriksaan kesehatan itu, pengelola Meikarta justru seperti menutupi keberadaan para pekerja China.

Pengelola Meikarta hanya menyebut ada tujuh orang tenaga kerja China yang dipekerjakan di proyek Meikarta itu.

Namun, hal ini berbeda dengan data yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi.

Adapun dalam data Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi terdapat 267 TKA China yang bekerja di proyek Meikarta ini.

"Harusnya para pekerja China ini dikumpulkan dong normatif kan mau diperiksa kesehatan, ternyata di dalam forum diskusi itu berbeda. Mereka (pihak Lippo, pengembang Meikarta) malah menyatakan bahwa mereka tidak punya tenaga kerja asing, mereka hanya punya tujuh orang tenaga kerja asing. Kedua, berdasarkan dinas tenaga kerja ternyata bukan tujuh orang yang tercatat dari pihak Lippo itu, ada 267 orang kan berbeda tuh," kata Budiyanto.

Bahkan di sisi lain, penemuan itu berbeda lagi dengan yang ditemukan pihaknya saat mencari informasi ke warga.

Pasalnya menurut informasi yang didapatkannya, ada ribuan lebih TKA yang bekerja di Meikarta. Mulai dari staffnya hingga pekerja bangunannya.

"Di sisi lain di lapangan tuh lain lagi mereka membangun mimimal 15 tower, nah berdasarkan informasi terpercaya ada 200 orang per tower. Coba saja dikali 15 tower kali informasi 200 orang per tower jadi bisa 3.000-an orang pekerja," ucap Budiyanto.

Budiyanto pun mendesak agar Lippo Group membuka data ada berapa orang pekerja asing yang dipekerjakannya.

Sehingga bisa mempermudah pemerintah untuk memeriksa kesehatan pekerja itu.

"Para pekerja China itu harus kumpul sehingga bisa diperiksa bagaimana kesehatannya," katanya.

"Lalu saya minta pastikan pekerja-pekerja itu legal yang sesuai dengan standar operasionalnya, kan harus ada kewajiban yang perlu ditunaikan pembayaran pajaknya," tutur dia.