Dirut Bank DKI Usulkan Skema Pembiayaan MRT Fase 3 Diubah

Pengerjaan proyek itu diperkirakan akan menelan biaya hingga Rp 53 triliun.

Jika hanya ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, hal itu dianggap akan membebani APBD.

Direktur Utama (Dirut) Bank DKI Zainuddin Mappa menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta mengubah skema pembiayaan pembangunan MRT fase III.

Menurut dia, pendanaan menggunakan skema government to goverment (G to G) atau pinjaman antara pemerintah seperti yang dilakukan pada pembangunan MRT fase I dan II tak lagi bisa diterapkan.

"Skema pembiayaan koridor timur-barat tidak bisa menggunakan strategi pinjaman antarpemerintah (G to G) seperti koridor utara-selatan fase I dan II," ujar Zainuddin dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (28/2/2020).

Ia menyarankan, Pemprov DKI menggandeng pihak ketiga atau badan usaha sehingga pembiayaan proyek MRT fase III menggunakan skema business to government (B to G).

Zainuddin mengaku siap jika Pemprov melibatkan Bank DKI dalam skema pembiayaan tersebut.

Ia mengusulkan supaya rencana pembangunan itu dibagi menjadi dua tahap yakni Kalideres-Cempaka Baru dan Cempaka Baru Ujung Menteng.

"Pertama, stage I Kalideres-Cempaka Baru sepanjang 20,1 km dan stage II Cempaka Baru-Ujung Menteng sepanjang 11,6 km," kata dia.

Tak hanya melibatkan Bank DKI, pihaknya juga akan mengajak Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembiayaan.

"MRT yang akan dibangun jalur Ujung Menteng ke Kalideres itu kita juga akan ajak Bank Pembangunan Daerah (BPD) lain untuk ikut serta melalui sindikasi," ujar dia.