Salin Artikel

Epidemiolog: Jangan Sampai Pemerintah Siasati Covid-19 dengan Herd Immunity

JAKARTA, KOMPAS.com – Epidemiolog berharap agar pemerintah tidak menggunakan herd immunity sebagai upaya menyiasati tingginya kasus Covid-19 di Indonesia.

Sebagai informasi, herd immunity merupakan “kekebalan komunitas”, di mana kelompok atau populasi manusia kebal terhadap suatu penyakit karena vaksin atau pernah terpapar penyakit tersebut.

“Tidak mungkin. Jangan sampai (pemerintah menyiasati Covid-19 dengan herd immunity),” ungkap epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono ketika dihubungi Kompas.com pada Selasa (12/5/2020).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy sempat menyinggung herd immunity.

Dalam seminar virtual pada 7 Mei 2020 lalu, Muhadjir berpendapat bahwa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ada di tengah-tengah, antara opsi ekstrem lockdown dan herd immunity.

Pilihannya bisa luwes, mendekati lockdown, atau mendekati herd immunity, kata Muhadjir (Kompas, 10 Mei 2020).

Bercermin dari Swedia

Herd immunity adalah konsep epidemiologi, ketika suatu penyebaran penyakit menular akan terhambat karena sekelompok populasi kebal terhadap penyakit itu.

Kekebalan itu bisa timbul secara alamiah karena sembuh dari penyakit tadi, bisa pula muncul karena imunisasi atau pemberian vaksin.

Namun, karena Covid-19 belum ditemukan vaksinnya, maka jalan menuju herd immunity ditempuh dengan membiarkan sebagian besar penduduk terpapar virus SARS-CoV-2, dengan harapan tubuh mereka membentuk antibodi hingga kebal terhadap virus tersebut.

Swedia jadi negara yang kerap diperbincangkan soal kebijakan suatu negara menangani Covid-19 dengan tendensi herd immunity, meski otoritas setempat menampik bahwa kebijakan mereka adalah tendensi membentuk herd immunity.

Di tengah pagebluk Covid-19, pemerintah Swedia mengizinkan aktivitas publik tetap dibuka, tanpa lockdown. Penduduknya melakukan social distancing secara mandiri.

Hasilnya? Presentase kematian akibat Covid-19 di Swedia paling tinggi di antara tetangganya sesama negara Skandinavia, sebut saja Norwegia, Finlandia, Denmark, atau Islandia, menurut laporan BBC pada 25 April 2020.

“Terlalu banyak orang yang meninggal,” ujar epidemiolog Karolinska Institutet Claudia Hanson kepada BBC. Ia mengkritik pendekatan yang dilakukan otoritas Swedia dan beranggapan bahwa aktivitas publik semestinya sudah ditutup sementara pada Maret lalu.

Hari ini, 27 persen penduduk Swedia dinyatakan positif Covid-19. Tidak ada yang dapat memastikan bagaimana herd immunity dapat berperan dalam menghambat penularan virus SARS-Cov-2 di Swedia.

Epidemiolog Emma Frans kepada BBC berharap agar kekebalan komunitas ini bisa bermanfaat hingga vaksin Covid-19 ditemukan.

“Harga” yang terlalu mahal…

Lantas, berapa banyak populasi yang mesti terinfeksi penyakit agar herd immunity bisa terbentuk?

Maret lalu, Sulfikar Amir dan Fredy Tantri, dua peneliti di Nanyang Technological University Singapura coba menjawabnya dengan pemodelan matematis.

Hasilnya, herd immunity terbentuk jika setidaknya 81 persen populasi terinfeksi penyakit tersebut (Kompas, 11 Mei 2020).

Di Indonesia, jumlah itu sama dengan membiarkan 190 juta penduduk Indonesia terinfeksi Covid-19 agar timbul herd immunity.

Menjadi masalah karena Covid-19 berpeluang besar mengakibatkan kematian pada orang-orang usia lanjut atau memiliki riwayat penyakit penyerta.

Di samping itu, tingkat kematian pasien terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia di atas rata-rata dunia dengan 6,8 persen kasus berujung kematian.

“Delapan puluh persen kasus Covid-19 mungkin tidak bergejala, 15 persen gejala sedang, 5 persen gejalanya sangat berat dan berisiko kematian,” ungkap epidemiolog Eijkman-Oxford Clinical Research Unit in Indonesia, Iqbal Elyazar dalam seminar virtual pada Selasa.

“Bayangkan. 5 persen dari jumlah penduduk (Indonesia, hasilnya sekitar 13-14 juta jiwa). Itu besar. Sangat luar biasa jumlah kematian pada kelompok bergejala berat. Strategi ini (herd immunity) berisiko tinggi, tidak dianjurkan,” tambah dia.

Masalah lain, kapasitas tes Covid-19 sangat rendah. Di antara lima besar negara terpadat di dunia, kemampuan tes Covid-19 pemerintah Indonesia paling jelek.

Berdasarkan data Worldometers per Selasa, Indonesia hanya mampu memeriksa 0,6 per 1.000 penduduk. Sementara itu, dari 1.000 penduduk, India sanggup memeriksa 1,2 orang; Pakistan 1,3 orang; Brazil 1,6 orang; dan Amerika Serikat 29 orang.

Di Asia Tenggara, sebagai perbandingan, Filipina memeriksa 1,6 dari 1.000 penduduk. Malaysia memeriksa 8 dari 1.000 penduduk.

Akibat kecilnya jumlah tes oleh pemerintah Indonesia, banyak kasus Covid-19 yang tidak terdeteksi.

Walaupun pemerintah mengonfirmasi 1.007 pasien meninggal akibat Covid-19 pada Selasa, namun ada ribuan pasien lain berstatus suspect (diduga terjangkit) Covid-19 meninggal dunia tanpa terkonfirmasi positif.

Reuters pada 27 April 2020 lalu melaporkan, sudah 2.212 penduduk Indonesia di 16 provinsi meninggal dengan status suspect karena hasil pemeriksaan laboratorium terhadap mereka belum dilakukan, akibat minimnya tes serta antrean panjang pemeriksaan di laboratorium.

Jakarta, misalnya. Sejak awal Maret 2020, tercatat ada 1.940 pemakaman hingga 12 Mei 2020 yang dilakukan dengan standar pemulasaraan jenazah pasien Covid-19. Padahal, jumlah kematian yang terkonfirmasi akibat Covid-19 hanya 457 kasus.

Dengan kemampuan deteksi kasus Covid-19 serendah ini, sulit dipercaya jika pemerintah sampai hati bermaksud menerapkan herd immunity.

“Enggak mungkin (pemerintah berharap pada herd immunity). Bisa menjadi bumerang, makan korban sendiri, karena yang terinfeksi harus lebih dari separuh penduduk. Jumlah penduduk kita ratusan juta. Jumlah kematian kan banyak yang tua-tua. Nanti kita enggak punya kakek atau enggak punya ayah lagi,” ujar Pandu.

Senada, dosen senior di Australian Centre for Precision Health, University of South Australia, Beben Benyamin mengungkapkan hal yang sama.

”Tanpa adanya vaksin yang efektif untuk mencegah Covid-19, mengandalkan terbentuknya herd immunity secara alami layaknya seperti bermain russian roulette. Jutaan nyawa menjadi taruhannya,” kata Beben dalam artikelnya berjudul ”Herd Immunity dan Penanggulangan Covid-19” (Kompas, 13 April 2020).

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/13/05591851/epidemiolog-jangan-sampai-pemerintah-siasati-covid-19-dengan-herd

Terkini Lainnya

Jadwal Pendaftaran PPDB Kota Bogor 2024 untuk SD dan SMP

Jadwal Pendaftaran PPDB Kota Bogor 2024 untuk SD dan SMP

Megapolitan
Sejumlah Warga Setujui Usulan Heru Budi Bangun 'Jogging Track' di RTH Tubagus Angke untuk Cegah Prostitusi

Sejumlah Warga Setujui Usulan Heru Budi Bangun "Jogging Track" di RTH Tubagus Angke untuk Cegah Prostitusi

Megapolitan
Taruna Tingkat 1 STIP Dipulangkan Usai Kasus Penganiayaan oleh Senior

Taruna Tingkat 1 STIP Dipulangkan Usai Kasus Penganiayaan oleh Senior

Megapolitan
Ketika Ahok Bicara Solusi Masalah Jakarta hingga Dianggap Sinyal Maju Cagub DKI...

Ketika Ahok Bicara Solusi Masalah Jakarta hingga Dianggap Sinyal Maju Cagub DKI...

Megapolitan
Kelakuan Pria di Tanah Abang, Kerap Makan di Warteg tapi Bayar Sesukanya Berujung Ditangkap Polisi

Kelakuan Pria di Tanah Abang, Kerap Makan di Warteg tapi Bayar Sesukanya Berujung Ditangkap Polisi

Megapolitan
Viral Video Maling Motor Babak Belur Dihajar Massa di Tebet, Polisi Masih Buru Satu Pelaku Lain

Viral Video Maling Motor Babak Belur Dihajar Massa di Tebet, Polisi Masih Buru Satu Pelaku Lain

Megapolitan
Personel Gabungan TNI-Polri-Satpol PP-PPSU Diterjunkan Awasi RTH Tubagus Angke dari Prostitusi

Personel Gabungan TNI-Polri-Satpol PP-PPSU Diterjunkan Awasi RTH Tubagus Angke dari Prostitusi

Megapolitan
Tumpahan Oli di Jalan Juanda Depok Rampung Ditangani, Lalu Lintas Kembali Lancar

Tumpahan Oli di Jalan Juanda Depok Rampung Ditangani, Lalu Lintas Kembali Lancar

Megapolitan
Warga Minta Pemerintah Bina Pelaku Prostitusi di RTH Tubagus Angke

Warga Minta Pemerintah Bina Pelaku Prostitusi di RTH Tubagus Angke

Megapolitan
Jakarta Disebut Jadi Kota Global, Fahira Idris Sebut   Investasi SDM Kunci Utama

Jakarta Disebut Jadi Kota Global, Fahira Idris Sebut Investasi SDM Kunci Utama

Megapolitan
Kilas Balik Benyamin-Pilar di Pilkada Tangsel, Pernah Lawan Keponakan Prabowo dan Anak Wapres, Kini Potensi Hadapi Kotak Kosong

Kilas Balik Benyamin-Pilar di Pilkada Tangsel, Pernah Lawan Keponakan Prabowo dan Anak Wapres, Kini Potensi Hadapi Kotak Kosong

Megapolitan
Jejak Kekerasan di STIP dalam Kurun Waktu 16 Tahun, Luka Lama yang Tak Kunjung Sembuh...

Jejak Kekerasan di STIP dalam Kurun Waktu 16 Tahun, Luka Lama yang Tak Kunjung Sembuh...

Megapolitan
Makan dan Bayar Sesukanya di Warteg Tanah Abang, Pria Ini Beraksi Lebih dari Sekali

Makan dan Bayar Sesukanya di Warteg Tanah Abang, Pria Ini Beraksi Lebih dari Sekali

Megapolitan
Cerita Pelayan Warteg di Tanah Abang Sering Dihampiri Pembeli yang Bayar Sesukanya

Cerita Pelayan Warteg di Tanah Abang Sering Dihampiri Pembeli yang Bayar Sesukanya

Megapolitan
Cegah Praktik Prostitusi, Satpol PP DKI Dirikan Tiga Posko di RTH Tubagus Angke

Cegah Praktik Prostitusi, Satpol PP DKI Dirikan Tiga Posko di RTH Tubagus Angke

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke