Federasi Serikat Guru: PPDB Zonasi Bina RW Akan Jadi Masalah Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim mengkritik PPDB DKI Jakarta melalui jalur zonasi bina RW yang dibuka Sabtu (4/7/2020) ini.

Satriwan bilang, PPDB melalui zonasi bina RW berpotensi memunculkan masalah baru karena sebaran sekolah yang tidak merata di setiap RW di Jakarta.

"Tak semua RW memiliki sekolah negeri, khususnya SMP dan SMA. Kecuali taman bermain, memang banyak," ujar Satriwan kepada Kompas.com, Sabtu.

"Ini justru akan menjadi masalah baru ketika basis pendaftarannya adalah zonasi berdasarkan RW, bukan kelurahan," tambah dia.

Satriwan menyatakan, sejak awal, FSGI mengusulkan agar kuota siswa per kelas ditambah empat orang sebagai solusi jangka pendek bagi calon siswa yang tak lolos gara-gara usia serta memperpanjang pendaftaran berbasis zonasi.

Menurut dia, seharusnya Dinas Pendidikan DKI Jakarta mendata lebih dulu jumlah calon siswa yang tak lolos gara-gara faktor usia muda, walaupun masih di satu zona kelurahan.

"Pemetaan dan pendataan ulang sangat penting, untuk dibandingkan dengan berapa jumlah ketersediaan rombel (rombongan belajar) setelah ditambah empat siswa per kelas itu, apakah akan meng-cover atau tidak," kata Satriwan.

Mengenai solusi agar kelak PPDB DKI Jakarta tak lagi menuai polemik seperti sekarang, Satriwan usul agar kapasitas pendidikan di Ibu Kota dibuat semakin gemuk.

Selain menambah kapasitas tampung di dalam sekolah, jumlah sekolah di Ibu Kota juga sebaiknya diperbanyak.

"Solusi jangka panjang bagi persoalan PPDB DKI adalah menambah jumlah kelas di satu sekolah," ujar dia.

"Membangun sekolah negeri yang baru, khususnya SMA dan SMK, adalah solusi terbaik. Dalam lima tahun terakhir, DKI memang tidak membangun SMA negeri yang baru," pungkas Satriwan.