Fraksi PAN DPRD Tagih Janji Pemprov DKI Bantu Biaya Siswa Masuk Sekolah Swasta

JAKARTA, KOMPAS.com - Penasihat Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Zita Anjani Jakarta mengaku bakal menagih janji Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memberikan bantuan bagi siswa yang gagal mendapatkan sekolah negeri dan bersekolah di swasta.

Janji ini sempat disebutkan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana saat bertemu dengan Komisi E DPRD DKI.

Apalagi, menurut Zita, Pemprov DKI Jakarta masih memiliki anggaran yang cukup besar untuk membiayai pendidikan.

Hal ini diutarakan Zita saat bertemu dengan orangtua calon peserta didik di lantai 5, Gedung DPRD DKI.

"Dinas Pendidikan janji mau kasih solusi administrasi atau pun keuangan untuk anak-anak yang tidak mampu dan tertolak di PPDB dan terpaksa masuk swasta," ucap Zita, Senin (6/7/2020).

Untuk saat ini, Zita menyarankan orangtua murid untuk mendaftarkan anaknya terlebih dahulu ke sekolah swasta.

Ia berharap orangtua tak kecewa dengan PPDB, sehingga anak tidak didaftarkan ke sekolah swasta yang nantinya putus sekolah.

"Sekarang ibu dan bapak daftarin aja dulu anaknya di sekolah swasta, kita akan perjuangan PPDB DKI ini. Jangan sampai anak-anak enggak sekolah," tuturnya.

Sebelumnya, Nahdiana mengungkapkan hanya 32,93 persen siswa SMP yang bisa diterima di SMA dan SMK Negeri pada tahun ajaran 2020/2021.

Hal ini berdasarkan daya tampung SMA Negeri di Jakarta pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 28.428.

Sedangkan daya tampung untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebanyak 19.182.

Dengan demikian daya tampung secara keseluruhan di sekolah negeri SMA dan SMK di DKI Jakarta adalah 47.610.

Sementara siswa SMP yang bakal lulus baik swasta maupun negeri sebanyak 153.016 dan yang baru lulus SMA sebanyak 144.598.

Nahdiana menuturkan, dari jumlah tersebut maka sebagian siswa SMP harus masuk ke sekolah swasta karena terbatasnya daya tampung di sekolah negeri.

"Tapi kalau bicara masuk negeri, kemampuan negeri itu sudah dilihat 30 persen dan 22 persen, itu yang akan dilakukan seleksi. Jadi mau apapun bentuk seleksinya, jadi pasti ada yang harus sekolah di swasta," kata Nahdiana.