Anies Sebut Toa Peringatan Banjir Banyak yang Tidak Berfungsi, BPBD Jangan Beli Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk tidak lagi menambah atau membeli pengeras suara (toa) yang difungsikan sebagai sisten peringatan dini banjir (early warning system atau EWS).

Anies mengatakan, bila ingin melakukan peringatan banjir cukup dengan menggunakan toa masjid atau pemberitahuan melalui WhatsApp.

Hal ini diungkapkan Anies saat rapat bersama para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membahas tentang pengendalian banjir yang video rekamannya diunggah di akun YouTube Pemprov DKI, Kamis (6/8/2020)

Saat itu, Anies dan jajarannya tengah membahas early warning system di Jakarta dan meminta jajarannya membuka salah satu slide presentasi mengenai disaster warning system (DWS).

Dalam slide tersebut, terdapat gambar toa atau pengeras suara yang masuk ke dalam bagian DWS.

"Lebih baik early warning system-nya gunakan WhatsApp, masjid, sama tempat yang ada speaker. Toa ini sudah telanjur ada, ya sudah dipakai. Tapi tidak usah ditambah, lalu bangunnya sistem, jangan bangun toa seperti ini," ucap Anies dalam video rekaman rapat pimpinan.

Anies berujar, pembelian toa dilakukan sebelumnya setelah DKI memakai toa hibah dari Jepang.

Menurut dia, berdasarkan fungsinya kurang tepat karena toa diperuntukkan bagi peringatan tsunami.

"Ini (toa) adalah cara promosi (Jepang) paling bagus, hibah dulu habis itu pengadaan. Dan strategi mereka sukses lalu kita belanja terus ke Jepang. Lah buat apa? Ini kalau untuk kasus immediate seperti tsunami boleh. Kalau kita punya musuh perang, ini perlu warning system ada pesawat perang lewat," jelasnya.

Namun, untuk penggunaan saat banjir Anies menyarankan untuk tak lagi ditambah. Selain itu Anies bilang saat memeriksa langsung ke lokasi ternyata banyak alat tidak berfungsi

"Ini akhirnya menjadi enggak relevan. Coba BPBD dicek berapa alat yang enggak berfungsi banjir kemarin? Bapak belum bertugas ya. Itu banyak yang tidak berfungsi pada saat banjir," ujar Anies kepada Plt Kepala BPBD DKI Jakarta Sabdo Kurnianto.

Sebagaimana diketahui, pada awal 2020, Pemprov DKI Jakarta berencana menambah enam set DWS untuk peringatan dini bencana pada tahun 2020 ini.

Pembelian enam set DWS ini untuk melengkapi 14 set DWS yang sudah dimiliki sebelumnya.

"Memang kebutuhannya tahun 2020 hanya enam dan sudah meng-cover semua aliran DAS. Pengadaan DWS enam set, anggaran Rp 4,07 miliar," tutur Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta M Ridwan.

Cara kerjanya, saat ketinggian air di sebuah pos pantau sungai siaga tiga, petugas BPBD DKI Jakarta akan menginformasikan peringatan dini berbentuk pesan suara dari kantor BPBD.

Output-nya, pesan suara tersebut akan didengar warga melalui pengeras suara yang ada pada tiang DWS. Pengeras suara itu akan terdengar sampai radius 500 meter.

"DWS, disaster warning system, itu untuk yang di bantaran kali. Kalau air Katulampa atau Depok siaga, kami langsung menginformasikan melalui disaster warning system," ujar Ridwan saat dihubungi, Senin (13/1/2020).