Dikeroyok Koalisi Gemuk di Pilkada Depok, PKS Dianggap Musuh Bersama karena Berkuasa 3 Periode

DEPOK, KOMPAS.com - Hegemoni PKS di Kota Depok telah bertahan selama 3 periode, dimulai dari era kekuasaan Nur Mahmudi Ismail pada 2006.

Namun, jelang Pilkada Depok 2020, koalisi PKS yang mengusung Mohammad Idris-Imam Budi Hartono justru sepi peminat. Hanya PPP dan Demokrat yang resmi merapat ke PKS, sehingga koalisi ini mentas hanya berbekal 17 kursi di parlemen.

Beberapa partai yang awalnya sempat menjajaki peluang koalisi dengan PKS justru membelot ke kubu lawan, yakni poros Gerindra-PDI-P yang mengusung Pradi Supriatna-Afifah Alia.

Gerindra dan PDI-P punya masing-masing 10 kursi. Kekuatan mereka semakin tebal setelah didukung Golkar (5), PAN (4), PKB (3), dan PSI (1), sehingga total maju ke pilkada dengan 33 kursi di DPRD.

Di luar DPRD, Pradi-Afifah juga meraup dukungan Perindo, Nasdem, dan PBB serta beberapa ormas seperti Forkabi, FBR, dan Pemuda Pancasila.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menganggap hal ini merupakan fenomena lumrah.

Keinginan untuk menumbangkan hegemoni rezim yang telah lama dominan kerap ditemui di berbagai daerah, tak terkecuali Depok yang sudah 15 tahun dikuasai partai berlogo bulan sabit itu.

"Karena beberapa pilkada di Kota Depok kan jagoan PKS melulu yang menang. Kalau ini menang lagi, ini yang keempat kalinya bagi untuk PKS memenangkan pertarungan. Artinya ini ada suasana batin bahwa jagoan PKS ingin dijadikan common enemy (musuh bersama) di Depok," kata Adi ketika dihubungi Kompas.com, Senin (7/9/2020).

"Ini terjadi di beberapa tempat. Misalnya, di Surabaya, jagoan PDI-P juga dijadikan common enemy. Di berbagai tempat itu ada kecenderungan, partai yang sangat dominan atau susah dikalahkan dalam pilkada itu dikeroyok untuk dikalahkan bersama," jelasnya.

Di luar itu, duel antara kekuatan PKS versus Gerindra dan PDI-P memang kini pun jadi wacana nasional.

Menurut Adi, Pilkada Depok dianggap menjadi ajang pembuktian bagi soliditas mesin politik PKS yang cendrung organik dan berbasis kader melawan kekuatan partai dengan logistik digdaya seperti Gerindra dan PDI-P.

Meski demikian, Adi menegaskan, jumlah kursi di parlemen tak bisa jadi tolok ukur peluang menang di pilkada.

"Seringkali banyak kejadian bahwa koalisi gemuk tidak berarti apa-apa untuk menang. Seringkali dukungan partai tidak berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan. Yang turut menentukan adalah sosok figur Tim sukses dan para relawan untuk memenangkan pertarungan," ujar dia.

"Pemilih di bawah itu memilih bukan berdasarkan partai, tetapi tingkat kesukaan terhadap figur yang sedang bertanding. Yang dilihat adalah bagaimana figur, tim sukses, dan relawan mampu meyakinkan mereka ke TPS memilih pasangan yang mereka usung," pungkas Adi.

Sebagai informasi, kontestan di Pilkada Depok 2020 akhirnya mengerucut ke 2 kubu saja setelah pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU ditutup kemarin, Minggu (6/9/2020).

Uniknya, kedua kandidat adalah petahana yang memilih "pisah ranjang" dan beralih head to head pada Pilkada Depok 9 Desember 2020 mendatang.

Wali Kota Depok Mohammad Idris, kalangan nonpartai yang dekat dengan PKS, bakal berupaya menyongsong periode kedua kekuasaannya.

Ia akan berduet dengan kader PKS, Imam Budi Hartono yang telah 2 periode duduk di DPRD Jawa Barat.

Sementara itu, Pradi Supriatna, wakil wali kota saat ini sekaligus Ketua DPC Gerindra Depok, akan berusaha mendepak Idris lewat pilkada.

Ia akan berpasangan dengan kader perempuan PDI-P yang gagal lolos ke Senayan pada Pileg 2019 lalu, Afifah Alia.