Cegah Pelajar Demo, Sudin Pendidikan Minta Sekolah Berlakukan Presensi Tiga Kali Per Hari

Pihak sekolah diminta mewajibkan murid untuk melakukan presensi tiga kali sehari dan memberikan tugas tambahan saat belajar dari rumah.

“Jadi saat ini pagi kita kirim ke semua sekolah baik negeri maupun swasta juga intinya anak-anak BDR, belajar dari rumah. Lalu absennya (presensi) pagi siang dan sore, absen dengan waktu itu kan tentunya dia terbatas harus di rumah," kata Joko dalam acara Silaturahim dengan Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan dan Kepala Sekolah di Polres Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2020).

Jokowi mengatakan, tugas tambahan diberikan di atas pukul 13.00 WIB dan dikumpulkan hari itu juga. Hal itu untuk mencegah pelajar berkegiatan di luar rumah.

Pihaknya juga meminta pihak sekolah untuk rutin menggelar pertemuan virtual bersama para orangtua.

Hal itu dilakukan sebagai sarana diskusi antara orangtua dan murid untuk pengawasan anak.

Kemudian, pihaknya juga bekerja sama dengan Polres Metro Jakarta Selatan dalam membuat sistem pencegahan dini agar pelajar tak terlibat aksi demonstrasi.

Pihak Polres Metro Jakarta Selatan akan mengirimkan pesan Whatsapp terkait rencana demonstrasi yang akan berlangsung di Jakarta ke Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan.

Wakapolres Metro Jakarta Selatan, AKBP Antonius Agus Rahmanto mengatakan, informasi terkait rencana demonstrasi akan berguna untuk pengawasan pelajar.

Ia sepakat dengan rencana Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan dalam pencegahan pelajar terlibat aksi demonstrasi.

“Kita sepakat ke depan mulai hari ini juga digiatkan lagi ya Pak Joko. Nanti dijelaskan lagi seperti apa konsep dari Sudin itu melakukan pencegahan pada siswa di Jaksel,” kata Agus.

Informasi kegiatan demonstrasi nantinya akan diteruskan oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan ke orangtua murid.

Informasi itu akan ditindaklanjuti dengan pemberlakuan tugas tambahan dari sekolah dan wajib presensi pada pagi, siang, dan sore.

Berdasarkan catatan Polres Metro Jakarta Selatan, ada 288 pelajar yang diamankan polisi dari dua aksi demonstrasi Omnibus Law UU Cipta Kerja, yaitu tanggal 8 Oktober dan 13 Oktober 2020.

Dari total tersebut, 57 pelajar berasal dari sekolah di Jakarta Selatan.

"Dari 28 sekolah SMA maupun SMP,” tambah Agus.

Agus menyatakan, pelajar yang ikut demonstrasi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja rata-rata tak paham dengan kegiatan yang mereka lakukan.

Para pelajar disebut ikut aksi demonstrasi dari ajakan grup-grup media sosial.

Para pelajar juga disebut tak paham substansi demonstrasi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja.