Pemprov DKI Akan Bongkar Bangunan di Bantaran Kali, Pengamat: DPRD Perlu Cek ke Lapangan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmar Riza Patria atau akrab disapa Ariza ini mengatakan, pembongkaran dilakukan agar tidak ada lagi peristiwa banjir dan longsor seperti yang terjadi di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Peristiwa itu menyebabkan turap longsor dan mengakibaatkan air di Kali Setu meluap dan merendam rumah warga.

Pemprov, sebut Ariza, berkomitmen untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan di antaranya mengeruk lumpur di sungai-sungai Ibu Kota, membangun sodetan, hingga menyiapkan pompa air.

Akan tetapi, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga menuturkan, Pemprov DKI Jakarta semestinya berkolaborasi dengan DPRD dalam menangani bangunan-bangunan yang melanggar.

"Kalau perlu DPRD terjun ke lapangan," ucap Nirwono kepada Kompas.com, Selasa (20/10/2020).

Dengan terjun ke lapangan, mereka bisa melakukan identifikasi dan memberikan data bangunan di mana saja yang melanggar peruntukan.

Dengan demikian, kolaborasi antara institusi ini dapat memudahkan rencana pembongkaran rumah di sepanjang bantaran sungai.

Setelah itu, pemprov bisa melakukan penindakan tegas terkait pelanggaran tata ruang.

Penindakan tersebut berupa penyegelan bangunan. Kemudian petugas yang terbukti memberikan izin di luar peruntukannya juga harus ditindak.

Sementara jika bangunan tersebut tidak memiliki IMB, maka pemerintah bisa dengan mudah untuk melakukan penindakan.

"DPRD melakukan sidak, mengecek ke lapangan. Lalu semua pelanggaran itu didata dan diajukan ke Gubernur dan Wakil Gubernur untuk dilakukan pembongkaran," tutur dia.

Dia mengingatkan, di Jakarta masih banyak rumah atau bangunan yang melanggar peruntukan, bahkan didirikan di sepanjang sempadan sungai.

Hal ini, apabila tidak segera ditindak, dikhawatirkan bisa memicu kejadian serupa seperti di Ciganjur.

Selama masih ada bangunan yang didirikan di atas tanggul, maka masih ada risiko bencana.

Bangunan yang menempel di sisi sungai itu juga mempersulit upaya pengerukan lumpur lantaran ekskavator maupun alat berat tidak dapat masuk ke dalam permukiman.

"Ini artinya pemeliharaan sungai tidak bisa dilakukan dengan efektif," ucap Nirwono.