FITRA Sebut Tak Masuk Akal Rapat Pembahasan Anggaran DKI Digelar di Puncak Bogor

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) ikut mengkritik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, yang mengadakan rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020di Puncak, Bogor.

Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan mengatakan, tindakan ini dianggap tidak masuk akal.

Pasalnya, DPRD DKI menggelar rapat di Puncak Bogor dengan alasan khawatir akan penularan Covid-19.

Padahal menurut Misbah, risiko terpapar Covid-19 di Bogor juga sama tingginya dengan Jakarta.

"Rapat di luar kota dengan alasan menghindari Covid itu enggak masuk akal ya, karena posisi keterpaparan antara Jakarta dan Bogor sama," ujar Misbah saat dihubungi, Rabu (21/10/2020) malam.

Selain itu, rapat yang dihadiri secara langsung oleh banyak orang itu tetap saja merupakan kerumunan.

Ia menyebutkan, seharusnya DPRD DKI disebutnya memakai cara rapat yang lebih aman seperti melakukan rapat daring atau online.

"Justru yang harusnya dilakukan anggota DPRD DKI itu kalau mau menghindari Covid harusnya menggunakan platform online. Itu akan lebih aman," kata dia.

Misbah juga meminta agar rapatnya digelar secara transparan dan terbuka. Terlebih lagi yang dibahas adalah mengenai anggaran.

"Jadi pembahasannya dipublikasikan melalui live streaming sehingga masyarakat juga bisa melihat, memantau, dan memberikan masukan terhadap pembahasan-pembahasan itu," tuturnya.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta mulai membahas KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 pada Rabu hari ini.

Meski demikian, pembahasan ini tak dilaksanakan di Gedung DPRD DKI seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dalam undangan rapat, tertulis bahwa pembahasan KUPA-PPAS 2020 dilakukan di Grand Cempaka Cipayung Bogor, Jalan Raya Puncak Pass KM 17, Cipayung Mega Mendung Bogor.

Untuk pihak eksekutif yang hadir yakni Penjabat Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan jajaran Pemprov DKI lainnya.

"Iya (rapatnya) di Cipayung, Puncak. Itu milik DKI. Karena kantor kan ditutup, kalau rapat di Jakarta pakai restoran orang-orang pada ribut. sementara ini kan harus selesai cepat," ucap Anggota Komisi B DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak saat dihubungi Kompas.com.