Unjuk Rasa Serikat Buruh Tolak UU Cipta Kerja Akan Dipusatkan di Istana dan MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok buruh yang tergabung dalam 32 konfederasi dan federasi serikat buruh akan kembali berunjuk rasa, Senin (2/11/2020).

Untuk wilayah Jadebodetabek, aksi rencananya dipusatkan di Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK). Titik kumpul di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, pukul 10.30 WIB.

Dalam aksi tersebut, kelompok buruh menuntut pembatalan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dan kenaikan upah minimum 2021.

"Tuntutan yang akan disuarakan adalah batalkan omnibus lawUU Cipta Kerja dan menuntut agar upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, melalui keterangan tertulis, Minggu (1/11/2020).

Pada saat bersamaan, Said menuturkan, pihaknya akan mengajukan permohonan uji formil dan materi UU Cipta Kerja ke MK.

Said menambahkan, apabila nomor UU Cipta Kerja belum ada saat penyerahan berkas permohonan, maka yang akan dilakukan buruh hanya bersifat konsultasi ke MK.

Selain itu, Said juga memastikan bahwa meski nomor UU Cipta Kerja belum keluar, demonstrasi akan tetap dilakukan.

Said menyebut buruh yang akan mengikuti aksi berasal dari berbagai kota, seperti Jabodetabek, Serang Cilegon, Kendal, Jepara, Surabaya. Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, hingga Gresik.

Tak hanya terpusat di Jakarta, aksi rencananya juga akan dilakukan di sejumlah wilayah, seperti Yogyakarta, anda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya.

"Aksi KSPI dan 32 federasi lainnya ini adalah non-violence (antikekerasan), terukur, terarah, dan konstitusional. Aksi ini dilakukan secara damai, tertib, dan menghindari anarkis," ucap Said.

Said menambahkan, pihaknya juga akan melanjutkan aksi pada Senin (9/11/2020) di depan gedung DPR/MPR RI, guna menuntut dilakukannya legislatif review atas UU Cipta Kerja.

Kemudian pada Selasa (10/11/2020), aliansi buruh juga akan menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2021 di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan.

"Aksi 9 November dan 10 November juga membawa dua agenda yang kami sebutkan di atas, dan dilakukan serentak di 24 provinsi," tutur Said.