Kerumunan Saat Kedatangan Rizieq Shihab Bisa Jadi Bahan Evaluasi Izin Reuni PA 212 di Monas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi keramaian yang ditimbulkan dari kegiatan Rizieq Shihab sebelum memberikan izin penggunaan Monumen Nasional (Monas) untuk reuni Persaudaraan Alumni PA 212.

Politisi PKS ini menilai kerumunan saat penjemputan Rizieq Shihab, kemudian kerumunan saat acara peringatan Maulid di Tebet, keduanta bisa jadi bahan evaluasi untuk mempertimbangkan izin penggunaan Monas untuk reuni PA 212 dikeluarkan atau tidak.

"Itu (kerumunan) jadi evaluasi pihak-pihak terkait, iya jadi acara yang sebelumnya sudah ada di masa pandemi ini," ujar dia saat dihubungi melalui telepon, Jumat (13/11/2020).

Suhaimi mengatakan, apabila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap bersikukuh untuk memberikan izin, maka yang harus dipastikan tidak terjadi lagi kerumunan massa.

"Dan untuk acara berikutnya diantisipasi agar aturan (protokol kesehatan) tidak banyak terlanggar," kata Suhaimi.

Dia mengatakan, Fraksi PKS sendiri mendukung acara reuni yang diselenggarakan PA 212 tersebut.

Akan tetapi, lanjut Suhaimi, dukungan tersebut diikuti dengan syarat tetap memperhatikan protokol kesehatan dan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang saat ini masih berlaku di DKI Jakarta.

"Sama seperti kegiatan yang ada disesuaikan dengan aturan yang ada. Kalau PSBB ini kan masih diperpanjang kan, maka disesuaikan dengan itu," kata dia.

Sebagai informasi Persaudaraan Alumni 212 berencana akan menggelar reuni Aksi 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan, surat permohonan izin sudah dilayangkan tiga bulan lalu dan masih menunggu jawaban dari Pemerintah DKI Jakarta.

"Kan memang setiap tahun di Monas. (Aksi 212 tahun 2016 juga kan kejadiannya di Monas, masak mau di Ancol reuninya," tutur Slamet.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sendiri menyebut kawasan Monas hingga saat ini masih belum dibuka karena dalam masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

"Sampai hari ini belum diperkenankan dibuka, sampai hari ini, terkait PSBB," kata Ariza, Selasa (10/11/2020) lalu.