Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Serius Kaji Rencana KBM Tatap Muka

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan kajian mendalam terkait rencana pembukaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah.

Sebab, anak-anak sekolah, khususnya di usia dini, rentan tertular Covid-19.

"Mesti dikaji secara menyeluruh karena kan anak-anak masih rentan (tertular Covid-19) ya. Enggak usah terlalu terburu-buru, dikaji secara mendalam," kata Gembong saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/11/2020).

Gembong juga mengatakan, saat ini Pemprov DKI Jakarta masih memiliki waktu yang cukup banyak untuk melakukan kajian.

Berdasarkan keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pembukaan sekolah bisa dimulai pada Januari 2021.

"Kalau melihat situasi hari ini kan masih (banyak kasus) Covid-19, tapi kami masih punya waktu sebulan. Kalau (kasus) semakin menurun sehingga di akhir tahun bisa kami evaluasi," kata Gembong.

Politikus PDI-P ini juga mengatakan, apabila Pemprov DKI Jakarta tetap menggelar pembelajaran tatap muka di sekolah, kegiatan tersebut sebaiknya dimulai dari jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti SMA atau sederajat dan perguruan tinggi.

"Kalau saya ditanya untuk SMA dan perguruan tinggi, dengan situasi seperti ini paling rekomendasi saya untuk SMA dan perguruan tinggi," kata dia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebelumnya mengatakan, pembukaan pembelajaran tatap muka diputuskan oleh pemerintah daerah (pemda), komite sekolah, dan orangtua murid.

Nadiem menegaskan bahwa belajar tatap muka tidak diwajibkan karena masih masa pandemi Covid-19.

"Pada zonasi risiko atau zona merah, maka tidak ada pemberian izin belajar tatap muka untuk semester genap tahun akademik tahun 2020/2021 atau mulai di Januari 2021," ujar Nadiem.

Dia menambahkan, pada prinsipnya kebijakan selama masa pandemi masih mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, serta masyarakat.