Adu Kartu dan Janji Jor-joran Dana Bantuan di Debat Kedua Pilkada Depok

Pertama, keduanya sama-sama jualan kartu yang diklaim bakal memuluskan akses terhadap layanan kesehatan bagi warganya.

Kedua, Pradi-Afifah maupun Idris-Imam sama-sama mengumbar janji populis dengan program gelontorkan dana bagi warga di level akar rumput, yakni RW atau kelurahan.

Dalam debat kemarin, dua senjata itu sama-sama dipakai oleh Pradi-Afifah maupun Imam yang tampil sendiri karena Idris sedang dirawat di RSUD Kota Depok lantaran positif Covid-19.

Adu kartu

Pradi-Afifah mengusung program berobat gratis bagi warga Depok dengan kartu sakti yang tak perlu bikin lagi, yakni cukup menunjukkan KTP beralamat Depok.

"Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan persoalan kesehatan selama lebih kurang 15 tahun terakhir di Kota Depok," ujar Pradi.

"Saat masyarakat Kota Depok ke RSUD pun masih dimintakan jaminan, sehingga ke depannya Pradi-Afifah akan memastikan warga Depok yang tidak memiliki BPJS, cukup menggunakan KTP untuk berobat gratis di RSUD dan puskesmas," timpal Afifah.

Pradi bahkan mengklaim bahwa KTP beralamat Depok juga dapat dipakai untuk melakukan serangkaian tes Covid-19, yakni rapid test maupun swab test.

Namun, program itu dikritik Imam. Program tersebut dianggap menyalahi Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2018.

Dalam beleid tersebut, pemerintah daerah tidak diperkenankan membuat program dengan manfaat yang sama dengan BPJS Kesehatan.

Sebagai informasi, hal itu sempat pula menuai masalah di Kota Bekasi ketika pemerintah menghadirkan layanan Kartu Sehat yang manfaatnya nyaris persis dengan BPJS Kesehatan.

Kala itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sampai ikut memberikan rekomendasi.

Sebagai gantinya, Imam menyodorkan Kartu Depok Sejahtera. Kartu ini memiliki beberapa manfaat yang diklaim bakal terintegrasi.

"Bagi warga Depok yang tidak mampu, bisa berobat gratis. Bagi lansia dan disabilitas, kami sediakan bantuan. Bagi pemuda yang ingin kuliah, kami berikan beasiswa. Bagi korban PHK yang sulit mencari kerja, kami siapkan pelatihan bantuan modal dan pendampingan 5.000 pengusaha baru," ungkap politikus PKS itu.

"Lebih konkret dan lebih realistis. Jangan sampai terlena terhadap program yang tidak jelas, yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman APBD, di mana daerah tidak boleh membuat skema yang sama dengan BPJS," tambahnya.

Dana kelurahan vs dana RW

Pradi-Afifah punya program Rp 500 juta untuk masing-masing RW di Depok, sedangkan Idris-Imam mengandalkan program Rp 5 miliar yang bakal dialokasikan bagi setiap kelurahan.

Belum jelas bagaimana mekanisme dana raksasa itu bakal digelontorkan, namun kedua kubu terlibat saling serang pada debat publik putaran kedua kemarin.

Perdebatan dimulai ketika Afifah bertanya soal isu keolahragaan di Depok, yang lalu dijawab Imam dengan dana Rp 5 miliar Kelurahan yang dapat dipakai untuk memugar lapangan di RT/RW.

Jawaban itu jadi amunisi Pradi untuk balik menyerang.

"Menyangkut apa yang disampaikan beliau Rp 5 miliar, bagaimana kalau di 1 kelurahan ada lebih daripada 10-20 RW?" ujar politikus Gerindra itu.

Menurutnya, dana besar yang digelontorkan untuk kelurahan tidak adil karena jumlah RW di setiap kelurahan tidak sama, ada yang sedikit, ada yang banyak.

"Maka kami dengan Rp 500 juta per RW, saya pikir ini akan lebih adil dan lebih merata. Kegiatan-kegiatan kepemudaan dan sebagainya, infrastruktur sosial-ekonomi ini, RT dan RW tahu persis kondisi di lapangan maka kami berikan kesempatan," lanjut wakil wali kota petahana itu.

Namun, Imam balik menyerang pula. Menurutnya, dana untuk RW tidak kompatibel dari segi aturan.

"Bang Pradi, di dalam struktur kepemimpinan pemerintahan, terendah adalah kelurahan," ujar Imam yang sudah kenyang pengalaman di parlemen.

"Jika bantuan diberikan kepada RW, maka ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak akan bisa dilaksanakan terhadap program kerja bantuan ke RW maupun ke RT," ujar dia.

Pilkada Depok yang akan dihelat 9 Desember 2020 menjadi ajang tempur 2 kandidat petahana.

Wali Kota Depok Mohammad Idris, kalangan nonpartai yang dekat dengan PKS, bakal berupaya menyongsong periode kedua kekuasaannya.

Ia berduet dengan kader PKS, Imam Budi Hartono yang telah dua periode duduk di DPRD Jawa Barat.

Idris-Imam diusung 17 kursi di parlemen, yakni melalui PKS, Demokrat, dan PPP serta Partai Berkarya di luar parlemen.

Sementara itu, Pradi Supriatna, wakil Idris saat ini di pemerintahan, akan berusaha mendepak mantan kompatriotnya itu lewat pilkada.

Ia berpasangan dengan Afifah Alia, kader perempuan PDI-P yang gagal lolos ke Senayan pada Pileg 2019 lalu.

Pradi-Afifah diusung koalisi gemuk terdiri dari 33 partai di DPRD Kota Depok, yakni Gerindra, PDI-P, Golkar, PAN, PKB, dan PSI, serta 7 partai lain di luar parlemen.