Idris-Imam Menang 55,58 Persen di Pilkada Depok Versi Sirekap KPU

Data dari 4.015 TPS di Pilkada Depok sudah masuk seluruhnya ke Sirekap KPU pada Senin (13/12/2020) pukul 00.14 dini hari.

Data Sirekap diperoleh dari unggahan langsung formulir C-Hasil-KWK oleh KPPS di setiap TPS.

Sirekap bertujuan agar publik dapat mengetahui penghitungan suara secara cepat.

Sirekap bukan penghitungan suara resmi. Penghitungan resmi dilakukan lewat rekapitulasi manual berjenjang di tingkat kecamatan hingga kota yang saat ini masih berlangsung.

Dari total 747.013 suara yang masuk ke Sirekap KPU, Idris-Imam yang diusung PKS, Demokrat, dan PPP meraup 415.163 atau 55,58 persen suara di Pilkada Depok.

Sementara itu pasangan nomor urut 1, Pradi Supriatna-Afifah Alia, meraih 331.850 atau sekitar 44,42 persen suara.

Idris-Imam unggul di 10 kecamatan. Idris-Imam menang di Bojongsari dengan 65.23 persen suara, lalu Cilodong dengan 59,16 persen suara, dan Cimanggis 57,34 persen suara.

Idris-Imam hanya kalah dari Pradi-Afifah di Kecamatan Limo. Usungan Gerindra, PDI-P, Golkar, PAN, PKB, dan PSI itu sukses mendapatkan 52,65 persen suara di Limo.

Data Sirekap KPU ini tak jauh beda dengan prediksi kubu Idris-Imam yang sudah 2 kali mendeklarasikan kemenangannya sehari setelah pemungutan suara 9 Desember lalu.

Mengandalkan data dari para saksi di TPS, kubu Idris-Imam saat itu mengklaim memperoleh 420.595 atau 55,57 persen suara di Pilkada Depok.

Dari data para saksi saat itu, mereka juga mengakui kekalahan di Kecamatan Limo.

Kubu Pradi-Afifah sebelumnya mengklaim tengah menghimpun laporan-laporan indikasi kecurangan selama rangkaian kegiatan Pilkada Depok 2020.

"Jadi sementara ini banyak laporan yang sedang kami kumpulkan, karena di setiap kelurahan ada saja laporannya, baik dari masa kampanye walaupun pada saat pemungutan suara," ujar sekretaris tim pemenangan Pradi-Afifah, Ikravany Hilman kepada Kompas.com, Jumat.

"Tidak semua laporan bisa digunakan. Ada yang punya potensi sebagai pelanggaran pidana pemilu, ada yang administratif, kita pilah-pilah. Ini yang sedang dikelola oleh tim hukum kami," tambahnya.

Menurut pria yang akrab disapa Ikra, dari sekian indikasi pelanggaran yang sedang mereka himpun, beberapa di antaranya mungkin berpotensi untuk jadi materi gugatan, bahkan "bisa berimplikasi pada diskualifikasi".

Namun, ia enggan sesumbar karena semua indikasi kecurangan yang diklaim terjadi sejak masa kampanye, masa tenang, hingga hari pencoblosan, harus dikaji betul dan melewati proses validasi data.

"Misalnya, ada laporan pembagian uang atau kita kenal sebagai serangan fajar. Nah itu ada laporan-laporan, ada orang yang diwawancara, ada barang bukti yang kita temukan. Cuma ini kan tetap harus kita kembangkan lagi sejauh mana," jelas Ikra.

"Sebelum tanggal 15 Desember sih mudah-mudahan sudah rampung. Kemudian, kami akan rapat dengan tim hukum, tim pemenangan juga nanti pasti kasih pertimbangan. Kalau hanya (indikasi kecurangan di) satu kelurahan ya ngapain, capek-capekin," tambah kader PDI-P itu.

Sebagai informasi, Mohammad Idris dan Pradi Supriatna merupakan wali kota dan wakil wali kota petahana yang memilih pecah kongsi pada Pilkada Depok 2020.

Idris, kalangan nonpartai yang dekat dengan PKS, kembali ditunjuk partai berlogo bulan sabit itu untuk melanjutkan dominasi PKS di Depok yang sudah bertahan 15 tahun.

Menuju periode keduanya sebagai wali kota Depok, Idris berduet dengan kader PKS yang punya rekam jejak sebagai legislator, Imam Budi Hartono.

Idris-Imam diusung PKS, Demokrat, dan PPP total 17 kursi.

Sementara itu, Pradi yang notabene Ketua DPC Gerindra Kota Depok bertandem dengan kader PDI-P yang gagal lolos ke Senayan pada Pileg 2019, Afifah Alia.

Sokongan dari koalisi gemuk Pradi-Afifah berjumlah 33 kursi.