DPD APDI Jakarta Tak Akan Larang Pedagang Daging Sapi Berjualan

"Kami tak akan lakukan sweeping ke teman-teman yang jualan. Kami bebaskan mana yang mau (mogok berdagang) mana yang tidak," kata Sekretaris DPD APDI DKI Jakarta, Tb. Mufti Bangkit Sanjaya, Jumat (22/1/2021).

DPD APDI DKI Jakarta menyerukan aksi mogok lanjutan untuk tiga ke depan, mulai besok, karena tidak puas dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APDI dan pemerintah pusat soal harga daging sapi.

Walau tak akan melarang pedagang berjualan, Mufti klaim mayoritas pedagang pasti akan mogok beroperasi karena keputusan yang dikeluarkan pemerintah tak menguntungkan pedagang.

"(Sebanyak) 70 persen pedagang kemungkinan mogok karena enggak ada satu pun keputusan yang memuaskan kami," terang dia.

Mufti menilai keputusan DPP APDI dan pemerintah tak mewakili aspirasi pedagang daerah. Pedagang tingkat daerah tak pernah diajak berunding soal kenaikan harga daging.

Tiba-tiba DPP sepakat dengan pemerimtah pusat untuk mulai berdagang lagi besok dengan harga daging yang disepakati yaitu Rp 94.000 per karkas dan harga jual eceran Rp 130.000 per kilogram (kg).

"Nah ini yang tidak ada koordinasi dengan pedagang daerah, ini sepihak saja dengan DPP. Pedagang kecil seperti ini tidak diajak duduk bareng," kata Mufti.

Menurut dia, selama ini yang diperjuangkan pedagang daerah yakni menuntut pemerintah menurunkan harga per karkas menjadi Rp 90.000 atau maksimal Rp 92.000 per karkas.

Sebelumnya, pedagang daging sapi melakukan aksi mogok berdagang selama tiga hari, yaitu dari Rabu lalu hingga Jumat ini.