Warga Kebun Bayam Terdampak JIS, Tagih Janji Anies hingga Jawaban Jakpro

Salah satu warga, Muhammad Furqon (44) mengungkapkan bahwa masih banyak warga yang memilih bertahan di sekitar JIS menanti kepastian akan tempat tinggal yang layak bagi mereka.

Kompas.com merangkumnya sebagai berikut.

1. Tagih janji Anies

Furqon mengatakan, warga yang masih bertahan menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan membangun kampung deret sebagai tempat tinggal yang layak untuk mereka.

"Pak Gubernur sendiri sudah berjanji akan membuatkan tempat tinggal, tempat pemukiman kami, di hadapan kami, kami duduk bersama waktu katanya kebunnya nanti akan diadakan kembali," kata Furqon saat dihubungi Kompas.com, Rabu (10/2/2021).

"Sampai sekarang belum ada titik terang, baik janjinya Pak Anies, baik tanggung jawabnya Jakpro untuk kepastian hunian," sambungnya.

Awalnya keputusan pembangunan kampung deret akan ditentukan pada awal Desember 2020 lalu.

Namun hingga kini hal tersebut tak kunjung diputuskan. Bahkan lokasinya belum juga ditentukan.

2. Kondisi warga yang masih bertahan

Furqon menyebut sebanyak 50 keluarga Kebun Bayam memilih membangun rumah di bantaran kali hingga dekat rel kereta di sekitar JIS.

Menurut dia, saat ini kondisi warga yang masih bertahan sungguh memprihatinkan.

"Ini bukan keluhan lagi ya, ini sudah derita, seperti penyakit yang harus disembuhkan, karena kita membangun kehidupan luar biasa. Sekarang kondisinya memprihatinkan," ucap Furqon.

Senada disampaikan Gugun Muhammad, pendamping warga dari Urban Poor Consortium.

"Terus situasi kampung juga sudah porak-poranda, sudah sampah segala macam. Kalau malam juga mereka harus ronda karena banyak maling. Air juga sudah dicabut saluran," ujar Gugun kepada Kompas.com.

3. Terimbas banjir

Selain itu, Furqon menyebut kini warga Kebun Bayam juga terimbas banjir saat hujan turun.

"Seharusnya Jakpro bukan hanya menanam beton tapi manusianya juga dipikirkan, kami harus kebanjiran tiap malam," kata Furqon.

Furqon menjelaskan, sebelum adanya pembangunan JIS, area tersebut merupakan wilayah perkebunan yang menjadi mata pencaharian mereka.

Kini, area tersebut sudah lebih tinggi dari pemukiman sehingga menyebabkan aliran air merendam para warga yang masih tinggal di kawasan tersebut.

"Itu area JIS yang sedang dibangun dulu kan kebun, itu sekarang sudah menjadi cor-an, jadi permukaannya sudah lebih tinggi dari pemukiman," tutur Furqon.

"Jadi ketika hujan, ya airnya tumpah ke kami, terendam lah kami, kayak ikan lele begitu," sambungnya.

Sementara itu, menurut Corporate Communication and Commercial PT Jakarta Propertindo, Arnold Kindangen, warga seharusnya sudah pindah dari kawasan tersebut agar tidak terkena banjir.

"Warga tersebut tidak mengikuti rekan-rekan warga yang sudah pindah setelah menerima kompensasi ganti untung," kata Arnold.

4. Kompensasi

Menurut Arnold, sebanyak 94 persen warga yang terdampak JIS sudah menerima kompensasi ganti untung.

"Program ganti untung atau RAP sudah diterima sudah mencapai 94 persen dari total warga terdampak pembangunan," ujarnya.

Program kompensasi ganti untung atau Resettlement Action Plan adalah program untuk warga terdampak pembangunan JIS yang berdomisili di area milik Pemprov DKI Jakarta, untuk pindah ke lokasi hunian baru yang lebih layak.

"Karena kondisi area Kampung Bayam ada di dataran rendah dekat kali, yang tidak layak untuk hunian dan status kepemilikannya milik Pemprov DKI Jakarta & PT KAI," sambung Arnold.

Warga yang menerima uang kompensasi itu bagi menjadi tiga kelompok, yaitu pemilik bangunan yang tinggal di kawasan, pemilik bangunan yang berada di luar kawasan, dan pengontrak.

Jumlah kompensasi berdasarkan hasil verifikasi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

5. Tak selesaikan masalah

Namun menurut Furqon, pemberian uanng kompensasi tersebut tidak menyelesaikan masalah.

Ia menilai hal itu justru menyebabkan perpecahan warga dan menghancurkan kehidupan mereka yang selama ini sudah terbangun.

"Itu menghancurkan peradaban kehidupan yang telah kami bangun bersama-sama di sini. Ini lah cara mereka memecahkan konstelasi kami sehingga terpecah dan tercerai berai. Dibayar di bawah Rp 40 juta lho," kata Furqon.

Furqon menilai, pemberian kompensasi itu hanyalah cara untuk menyingkirkan warga agar pembangunan JIS berjalan, tanpa memperhatikan kehidupan para warga yang terdampak.

Furqon hanya bisa berharap adanya kepastian bagi warga Kebun Bayam yang masih tersisa atas tempat tinggal mereka.