Kala Anies Tak Ambil Pusing soal Sanksi Penghentian Bansos dan Denda Rp 5 Juta bagi Penolak Vaksinasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Vaksinasi Covid-19 yang dimulai 14 Januari 2021 terus dilanjutkan ke penyuntikan dosis kedua untuk tenaga kesehatan.

Khusus di DKI Jakarta, Vaksinasi Covid-19 untuk penyuntikan dosis pertama sudah mencapai 90,8 persen atau setara 101.920 tenaga kesehatan.

"Dari dosis yang kedua sudah mencapai 52,2 persen atau 58.571. Jadi total (dosis yang sudah disuntikan) satu dan dua sudah mencapai 160.491 dosis," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Rabu (17/2/2021).

Setelah vaksinasi tenaga kesehatan, pemerintah pusat berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan penyuntikan untuk petugas pelayanan publik.

Penyuntikan dimulai Rabu kemarin di Pasar Tanah Abang dengan target 10.000 ribu pedagang pasar yang akan disuntik vaksin Covid-19.

Timbul kekhawatiran, akan ada penolakan dari pedagang pasar yang akan menerima vaksinasi Covid-19.

Riza Patria menegaskan, akan ada dua sanksi yang bisa dikenakan kepada penolak vaksinasi Covid-19, pertama adalah Perpres Nomor 14 Tahun 2021 dengan sanksi penghentian penyaluran bantuan sosial, dan kedua adalah Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 dengan sanksi denda Rp 5 juta.

"Bisa dua kali kenanya, kan begitu aturan. Pemerintah pusat tidak kasih Bansos, di DKI didenda," kata Riza.

Anies minta vaksin yang ditolak diberikan ke yang menginginkan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mempermasalahkan apabila ada orang yang menolak dilakukan vaksinasi Covid-19 untuk saat ini.

Pasalnya, lanjut Anies, jumlah vaksin Covid-19 masih sedikit, dan jumlah orang yang menginginkan untuk divaksin jauh lebih banyak.

"Sekarang vaksinnya masih sedikit kok, yang mau aja yang divaksin, gampang bukan," ujar Anies, Kamis (18/2/2021).

Anies mengaku baru akan berkomentar terkait sanksi vaksinasi Covid-19 apabila vaksin Covid-19 sudah tersedia lebih banyak dari jumlah penduduk.

"Ngobrolnya (soal sanksi) nanti kalau sudah vaksinnya lebih banyak dari pada jumlah penduduk," ucap Anies.

Penghentian bantuan sosial bagi penolak vaksin

Secara rinci, aturan mengenai pembatalan pemberian Bansos masyakarat yang menolak vaksin terdapat di Perpres Nomor 14 Tahun 2021 pasal 13A dan pasal 13B.

Pasal 13A berbunyi:

(1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan penetapan sasaran penerima Vaksin Covid-19.

(2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19.

(3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia.

(4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial

b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau

c. denda.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13B kemudian mengatur tentang adanya sanksi lanjutan sebagai berikut:

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.

Aturan denda Rp 5 juta bagi penolak vaksinasi di DKI Jakarta

Sedangkan untuk sanksi denda yang dikenakan DKI Jakarta tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 dalam BAB X Ketentuan Pidana di pasal 30 yang berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)"

Perda tersebut juga mengatur tentang denda pidana bagi orang yang menolak dilakukan tes Covid-19 dalam bentuk PCR, Rapid Antigen hingga pemeriksaan dalam bentuk lainnya yang tertuang dalam pasal 29 dengan denda Rp 5 juta.

Sedangkan untuk orang yang dengan sengaja membawa jenazah yang berstatus probable atau konfirmasi Covid-19 yang berada di fasilitas kesehatan dikenakan denda Rp 5 juta, apabila dengan perlawanan kekerasan menjadi Rp 7,5 juta.

Sanksi pidana denda terakhir dalam Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 dikenakan untuk orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan dengan sengaja kabur dari fasilitas isolasi kesehatan tanpa izin petugas.

Pelanggaran tersebut dikenakan pidana denda Rp 5 juta.