Kontroversi Vaksinasi Keluarga Anggota Dewan, DPRD Klaim Perlu tetapi Ditolak Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Permintaan vaksinasi Covid-19 terhadap keluarga anggota DPRD DKI Jakarta menuai polemik karena mereka bukan termasuk kelompok yang diprioritaskan saat ini.

Namun, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik berargumen bahwa keluarga dari anggota dewan perlu diberi vaksin karena mereka ada dalam posisi yang riskan terpapar Covid-19.

"Kita (anggota DPRD DKI Jakarta) kan berhubungan dengan masyarakat. (Kalau) kita pulang (membawa virus) ke rumah gimana?" tandasnya.

Menurut Taufik, usulan vaksinasi tersebut sudah diajukan ke Pemprov DKI Jakarta berdasarkan permintaan dari rekan-rekannya di DPRD DKI.

"Baru mau (diajukan). Kemarin atas permintaan kawan-kawan (anggota Dewan) kita ajukan," kata Taufik melalui keterangan suara yang diterima Kompas.com, Rabu (3/3/2021).

Taufik juga menekankan bahwa vaksinasi untuk keluarga anggota dewan tidak akan lebih dari 500 orang berhubung jumlah anggota DPRD DKI Jakarta sendiri hanya 106 orang.

Dalam kesempatan yang sama, Taufik juga mengoreksi pernyataan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang sempat menyebut bahwa keluarga anggota dewan telah ikut disuntik vaksin pada tahap 2 ini.

Prasetyo sebelumnya mengungkapkan bahwa anggota dewan yang sudah mulai disuntik vaksin pada Selasa (2/3/2021) membawa serta keluarganya.

"Kami terjadwal Selasa sampai Kamis, dan semua kami ini (mengikuti cara) seperti DPR RI, (bersama) istri juga bisa sama keluarga," ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Selasa.

Kritikan dari masyarakat

Terkait usulan anggota DPRD yang menurut Prasetyo berkaca pada vaksinasi untuk keluarga anggota DPR, pemerintah diminta untuk tetap fokus melakukan vaksinasi Covid-19 pada kelompok prioritas.

Hal itu diutarakan oleh Co-Founder Kawal Covid-19 Elina Ciptadi. Menurutnya, keluarga anggota dewan tidak termasuk kelompok prioritas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Keluarga anggota DPR bukan pelayan publik, tidak seharusnya lebih didahulukan dari lansia atau pelayan publik," terang Elina, Jumat (25/2/2021).

Ia menambahkan bahwa, vaskinasi keluarga anggota dewan menjadi contoh buruk bagi masyarakat.

"Ini memberi contoh yang buruk bagi masyarakat bahwa masyarakat non prioritas tidak apa-apa menyerobot antrean," tuturnya.

Bukan prioritas

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria memastikan pihaknya menolak usulan untuk memvaksinasi keluarga anggota dewan di tahap kedua ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, vaksinasi Covid-19 tahap kedua, pada Februari-Mei 2021, diperuntukkan bagi kelompok prioritas pelayan publik esensial dan masyarakat lanjut usia.

Riza menekankan bahwa sudah ada tahapan dan penentuan kelompok yang berhak divaksin terlebih dahulu.

"Iya dong, kita kan ada tahapannya, prioritas bukan keluarga (anggota DPRD)," ucapnya dalam keterangan suara, Rabu.

Riza menguraikan bahwa kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19 adalah tenaga kesehatan yang memiliki risiko lebih tinggi terpapar daripada kelompok manapun.

Kemudian petugas publik yang banyak berinteraksi dengan masyarakat seperti pedagang pasar, petugas keamanan, dan para pewarta.

"Tentu kita harus memprioritaskan tenaga kesehatan, teman-teman wartawan. Profesi yang banyak berinteraksi dengan masyarakat," imbuhnya.

(Reporter : Singgih Wiryono, Tatang Guritno / Editor : Sandro Gatra, Krisiandi)