Anggota F-Gerindra: Kami Tegas Dukung Anies dan Minta Ketua DPRD Bahas Penjualan Saham Perusahaan Bir

"Jadi sikap Gerindra itu mendukung pelepasan saham karena janji kampanye Anies-Sandi," kata Syarif saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/3/2021).

Sikap tersebut sudah ditentukan sejak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berpasangan dengan Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta berjanji dalam kampanye untuk melepas saham perusahaan bir.

Fraksi Gerindra juga sudah meminta Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi untuk mengagendakan pembahasan penjualan saham PT Delta.

"Iya kami sudah minta kepada Ketua DPRD," kata Syarif.

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, penundaan pembahasan penjualan saham PT Delta di tingkat DPRD karena Prasetio belum mempercayai alasan Pemprov DKI menjual saham perusahaan bir.

Kata Syarif, Prasetio tidak mungkin mengerti alasan Pemprov DKI menjual saham PT Delta jika pembahasan saja belum dilakukan.

Oleh karena itu, penjualan saham tersebut harus dibahas bersama.

"Sampai hari ini belum pernah dibahas (di forum resmi), apa yang mau disampaikan (Pemprov DKI), bagaimana reasoning-nya (alasannya)," kata Syarif.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta sudah empat kali mengirim surat kepada DPRD DKI Jakarta untuk membahas penjualan saham PT Delta.

Namun hingga kini, surat yang dilayangkan Pemprov DKI Jakarta tidak ditanggapi oleh Prasetio.

Dengan dukungan Gerindra, setidaknya sudah ada lima fraksi yang menyatakan mendukung kebijakan Pemprov DKI untuk menjual saham PT Delta, yaitu Fraksi Gerindra, PKS, PAN, PKB-PPP, dan Golkar.

PT Delta Djakarta merupakan pemegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional.

Pemprov DKI sudah menanamkan saham di PT Delta sejak era kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin di tahun 1970.

Keuntungan rata-rata yang diperoleh PT Delta untuk Pemprov DKI per tahun mencapai Rp 50 miliar.

Era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, salah satu janji kampanyenya adalah menjual saham perusahaan bir tersebut.

Pemprov DKI mulai menggabungkan kepemilikan saham atas nama Pemprov DKI dan Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta yang mencapai 26,25 persen pada 2019.

Upaya tersebut merupakan salah satu proses menuju penjualan saham Delta Djakarta.