Ombudsman: Pertamina Tak Boleh Gunakan Ormas untuk Amankan Aset

“Kalau sampai BUMN menggunakan tenaga mereka (ormas) sebagai pengamanan, akan menyuburkan organisasi-organisasi pengamanan. Padahal untuk objek strategis, itu sudah kewenangan polisi," kata Ketua Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho saat dihubungi, Jumat (19/3/2021) malam.

Teguh mengatakan, Pertamina seharusnya merujuk ke Tupoksi Polri yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) terkait pengamanan aset vital.

Teguh menegaskan Pertamina seharusnya tak menggunakan tenaga ormas yang sama sekali tidak memiliki diskresi untuk melakukan tindak pengamanan apalagi dengan kekerasan.

"Kalau Pertamina mau pengamanan aset, karena dia merupakan BUMN yang masuk kategori vital ya pakai pengamanan yang benar. Polisi berhak dan berwenang melakukan pengamanan objek strategis. Aturannya sudah jelas ada. Kenapa juga pakai ormas?" tambah Teguh.

Pelibatan ormas oleh Pertamina akan berpotensi menimbulkan konflik hingga berujung kekerasan. Teguh mengatakan Pertamina harus menjelaskan tujuan mereka menggunakan ormas dalam pengamanan aset-aset mereka.

"Pertamina sebetulnya bisa bekerja sama dalam pengamanan aset vital mereka dengan perbantuan dari Polri sebagaimana yang termuat di dalam PP 76/2020 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Polri yaitu jasa pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu," kata Teguh.

Pengamanan objek vital oleh polisi bisa memilih pendekatan persuasif. Selain itu, polisi memiliki kompetensi dalam upaya mediasi, penangkapan, dan upaya persuasif lainnya.

“Perbantuan pengamanan objek vital oleh Polri tentunya juga tidak lantas menjadikan Polri
berhak untuk langsung mempergunakan tindak kekerasan walaupun memiliki diskresi untuk itu tapi lebih memilih pendekatan persuasif. Dan Polri jelas memiliki bukan hanya kewenangan tapi juga kompetensi dibandingkan dengan ormas,” kata Teguh.

Bantah pakai ormas

PT Pertamina membantah pihaknya bertindak anarkistis maupun mengerahkan ormas dalam apa yang diklaimnya sebagai proses pemulihan aset tanah di Jalan Pancoran Buntu II.

"Semua kami lakukan sesuai prosedur dan tidak ada cara-cara anarkistis menggunakan ormas tertentu pada proses pemulihan aset," kata Achmad Suyudi, Manager Legal PT Pertamina Training and Consulting (PTC), anak usaha PT Pertamina, melalui keterangan tertulis, Kamis.

Insiden bentrokan antara warga Pancoran Buntu II dengan sejumlah anggota ormas terjadi pada Rabu lalu sekitar pukul 22.00 WIB.

Perwakilan Solidaritas Forum Pancoran Bersatu, Leon Alvinda Putra mengatakan, kericuhan bermula saat anggota ormas memblokade akses masuk utama dan pintu belakang ke Jalan Pancoran Buntu II sekitar pukul 15.00 WIB. 

Pada pukul 17.00 WIB, warga dan perwakilan Forum Solidaritas Pancoran Bersatu melakukan mediasi dengan PT Pertamina, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polsek Pancoran. Pihak Pertamina meminta warga mengirimkan perwakilan untuk melakukan mediasi.

“Warga dan Solidaritas menolak hal tersebut karena yang sudah-sudah mediasi hanya berujung intimidasi dan ancaman untuk menandatangani surat penerimaan kerohiman,” ujar Leon.

Pihak Pertamina kemudian setuju mengeluarkan beco dari lahan Pancoran Buntu II pada pukul 17.00 WIB. Namun, aparat masih berjaga di dalam PAUD.

Kondisi Jalan Pancoran Buntu II mulai memanas sekitar pukul 18.30 WIB. Sementara itu, bentrokan pecah sekitar pukul 22.00 WIB.

Data pada Kamis kemarin, 28 orang yang meliputi warga Pancoran Buntu II dan anggota Solidaritas terluka dalam bentrokan itu. Sebanyak 20 orang luka ringan dan delapan luka berat.