Fraksi PDI-P Duga Ratusan PNS DKI Ogah Ikut Lelang Jabatan karena TGUPP Bentukan Anies Dominan

Gembong mengatakan, TGUPP berperan terlalu sentral sehingga banyak kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov DKI Jakarta merasa tidak memiliki banyak kewenangan saat menjabat.

"Iya perannya terlalu sentral saya katakan, peran yang terlalu itu tidak membuat animo PNS khususnya eselon II dan III untuk naik jabatan," kata Gembong saat dihubungi melalui telepon, Selasa (11/5/2021).

Menurut Gembong, sesungguhnya tidak cerita PNS tidak ingin naik jabatan karena setiap PNS pasti mengejar karir tertinggi.

"Nggak ada rumusannya orang (PNS) enggak mau naik jabatan itu, enggak ada," kata dia.

Gembong menduga kuat, TGUPP telah membuat regenerasi pejabat di Pemprov DKI Jakarta tersendat. Selain memiliki peran yang sentral dan mengendalikan kebijakan-kebijakan di berbagai SKPD DKI Jakarta, TGUPP dinilai seperti lembaga pengawas yang membuat was-was kepala SKPD saat bekerja.

Dia menyayangkan peran TGUPP yang terlalu besar bahkan sampai ke ranah operasional di Pemprov DKI Jakarta.

"TGUPP kan idealnya tidak operasional, dia hanya think tank Gubernur, kan gitu, karena think tank harusnya output-nya kebijakan gubernur, bukan seperti sekarang menentukan segalanya," kata Gembong.

Anggota Komisi A DPRD DKI itu menyebutkan, kepala SKPD saat ini lebih takut ditegur oleh TGUPP daripada DPRD DKI. Padahal, DPRD DKI yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya program-program yang dibuat Anies.

"SKPD ini jauh lebih takut TGUPP daripada anggota DPRD, itu faktanya," kata Gembong.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemarin mengumpulkan PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang tidak ikut dalam seleksi terbuka jabatan Eselon II.

Anies kemudian marah karena menilai anak buahnya tidak melakukan instruksi yang dibuat mengenai seleksi jabatan eselon II.

"Malu sesungguhnya kita. Saya ingin sampaikan di sini kita malu sesungguhnya. Malu kenapa ada instruksi tidak dilaksanakan," ucap Anies.

Anies mengatakan, dia mengumpulkan 239 pejabat nonadministrator yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi 17 jabatan eselon II. Namun dari 239 pejabat nonadministrator tersebut tidak ada satupun yang mendaftar seleksi terbuka tersebut.

Anies meminta 239 pejabat ini bertanggungjawab melaksanakan instruksi dan tidak diam saja saat instruksi diturunkan.

"Tapi bukan diam, berharap tidak menjadi masalah, ini yang dikumpulkan di sini adalah yang bermasalah," kata Anies.