Sanksi bagi Pelanggar Aturan PPKM Darurat di Tangsel, Teguran Lisan hingga Cabut Izin Usaha

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie saat mengumumkan penerapan PPKM darurat pada 3-20 Juli 2021.

"Sanksi bagi pelanggar, ini akan kami diskusikan. Sementara kami berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2020 yang lalu," ujar Benyamin dalam keterangan suara yang diterima, Kamis (1/7/2021).

Menurut Benyamin, pusat perbelanjaan atau mal yang nekat beroperasi pada masa PPKM darurat akan ditindak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota tentang PSBB.

Hal serupa juga akan dilakukan untuk pelaku usaha kuliner yang masih melayani makan di tempat, maupun pasar swalayan, pasar tradisional, dan warung kelontong yang beroperasi di atas pukul 20.00 WIB.

"Di situ ada sanksi dari mulai peneguran lisan, tertulis, sampai pada pencabutan izin kalau dia berkaitan dengan pelaku tempat usaha," kata Benyamin.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Tangsel resmi menerapkan PPKM darurat pada 3-20 Juli 2021.

Menurut Benyamin, Tangsel menjadi salah satu dari 122 wilayah yang memenuhi kriteria untuk menerapkan PPKM darurat di Indonesia.

Sebab, Tangsel berada pada situasi pandemi Covid-19 level 4 berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan pemerintah pusat.

"Level 4 ini berarti bahwa kasus aktif memang kita di bawah 5.000, kemudian juga tingkat ketersediaan tempat tidur rumah sakit di bawah 30 persen," ujar Benyamin.

Benyamin mengungkapkan, tingkat keterisian tempat tidur intensive care unit (ICU) khusus penanganan Covid-19 di Tangsel sudah terisi 100 persen.

Sementara itu, tempat tidur isolasi pasien Covid-19 di seluruh rumah sakit rujukan sudah terisi 87 persen.

Adapun total kasus aktif Covid-19 yang dicatatkan Dinas Kesehatan Tangsel sampai Kamis ini sebanyak 1.617 pasien.

"Jadi sudah memenuhi standar kriteria dari arahan Bapak Presiden dan (aturan) pengetatan PPKM darurat," kata Benyamin.