Jika PPKM Darurat Diperpanjang, Asosiasi Pengusaha Hiburan: Harus Jadi yang Terakhir

Menanggapi hal ini, Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) Hana Suryani menyatakan, jika memang diberlakukan, pihaknya berharap pemerintah dapat memastikan kebijakan itu merupakan terakhir kalinya diterapkan di Indonesia.

"Kalau PPKM enam minggu, kita minta sama pemerintah ini jadi PPKM terakhir, harus jadi  PPKM terakhir bagi bangsa Indonesia. Jadi 17 Agustus bisa sudah merdeka juga dari Covid," kata Hana saat dihubungi, Rabu (14/7/2021).

"Kalau pemerintah ngomong 'ini PPKM terakhir ayo kita bergerak bersama', pasti kita nurut, semua nurut, berkontribusi," imbuh Hana.

Apabila skenario tersebut benar diberlakukan, Ia meminta pemerintah untuk menetapkan target yang jelas dalam pelaksanaan PPKM.

Tak hanya itu, menurut Hana, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi harus satu kata dalam pelaksanaan kebijakan.

Hana juga meminta pemerintah tegas dan tidak pandang bulu selama pelaksanaan. Pasalnya, pelaksanaan PPKM darurat saat ini, dinilai Hana, masih tidak maksimal.

"Kalau memang betul keadaan se-chaos itu, kalau mau diadain PPKM, ya total. Nggak pandang bulu, total ya total," tegasnya.

Penerapan PPKM, dinilai Hana, banyak merugikan warga. Para pengusaha hiburan tak henti merugi dampak berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sejak tahun lalu.

Lantaran tak ada pemasukkan, para pegawai terpaksa dirumahkan.

"Saya pribadi pengusaha saya sudah di titik nadir, sudah nggak ada penghasilan, sudah mati dari tahun lalu. Gimana dengan masyarakat di luar sana? Pekerja kasar?" ujar dia.

Hana menambahkan, sejak pandemi melanda Indonesia pada tahun lalu, hanya dua jenis usaha hiburan yang sempat diizinkan beroperasi, yakni bar dan live music.

Sementara, empat jenis usaha hiburan lainnya belum pernah diizinkan beroperasi. Bar dan live music kini kembali tak beroperasi seiring diberlakukannya PPKM darurat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan skenario untuk perpanjangan PPKM Darurat.

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," sebut paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (12/6/2021).