Kasus Covid-19 Melandai, F-Golkar Minta Pemprov DKI Longgarkan PPKM secara Bertahap

Menurut dia, PPKM tidak bisa dilonggarkan secara langsung karena berpotensi menimbulkan lonjakan kasus Covid-19.

"PPKM kalaupun harus dilonggarkan, dilonggarkan secara bertahap. Tidak kayak buka gerbang gitu jangan, karena faktanya Covid-19 masih ada," kata Basri saat dihubungi melalui telepon, Senin (16/8/2021).

Basri juga menyebutkan, pelonggaran harus melihat proses vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta.

Menurut dia, pelonggaran bisa dibuka dengan lebar apabila 90 persen dari penduduk DKI Jakarta sudah divaksinasi Covid-19.

"(Penduduk usia) 12 tahun ke atas seharusnya semua harus divaksin. Kalau yang punya kendala (alasan medis) karena baru Covid-19 misalnya, tidak ada masalah," kata dia.

Basri bertutur, apabila kekebalan komunitas dari program vaksinasi terbentuk, barulah masyarakat bisa kembali beraktivitas dan hidup berdampingan dengan Covid-19.

Dengan demikian, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bisa berjalan normal meskipun Covid-19 masih ada.

"Bagaimana cara mesti kebal (dari Covid-19) biar bisa cari uang segala macam, vaksinasi sekarang ini harus tetap berjalan," ujar Basri.

Data teranyar per 15 Agustus 2021, angka kumulatif kasus Covid-19 di Jakarta mencapai 840.442.

Dari jumlah tersebut, 817.764 orang dinyatakan sembuh, 9.656 pasien masih dalam perawatan, dan 13.022 dinyatakan meninggal dunia.

Pemprov DKI Jakarta juga dinyatakan keluar dari zona merah atau zona risiko tinggi penyebaran Covid-19. Jakarta berstatus zona oranye atau zona risiko sedang sejak Jumat (13/8/2021) lalu.

Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) perawatan pasien Covid-19 kini 33 persen dan BOR intensive care unit (ICU) 59 persen.

Persentase kasus positif sepekan terakhir atau positivity rate Jakarta juga terus membaik di angka 7,7 persen.