Alasan Mengapa Anies Tebang Ratusan Pohon di Monas: Akan Bangun Plaza seperti "Konsep Awal"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kawasan Monumen Nasional (Monas) kembali menjadi perbincangan lantaran kawasan cagar budaya tersebut gagal menjadi lokasi sirkuit balap mobil listrik Formula E tahun mendatang.

Isu revitalisasi Monas juga menjadi sorotan karena sempat dikaitkan dengan persiapan gelaran Formula E.

Dalam revitalisasi tersebut, sekitar 200 pohon yang berada di sisi selatan Monas ditebang atas perintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Apa alasan Anies menebang pepohonan tersebut?

Akan bangun plaza di Monas

Catatan Kompas.com, revitalisasi kawasan Monas sudah direncanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI) sejak 2018 dengan anggaran sebesar Rp 114,47 miliar.

Proses revitalisasi dimulai pada November 2019 dengan pengerjaan di sisi selatan Monas yang berhadapan langsung dengan kantor Anies di Balai Kota.

Sebanyak 205 pohon ditebang demi membuat plaza atau alun-alun beralaskan beton. Menurut Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto, konsep ini ada di dalam rancangan awal pembangunan kawasan Monas.

“Di dalam rancangan dulu yang pernah ditetapkan itu kan sebenarnya kayak plaza, cuma di dalam praktiknya ditanami pohon,” ujar Heru pada Januari 2020 lalu.

Nantinya, area pelataran tersebut akan menjadi ruang terbuka publik yang berfungsi untuk menampung kegiatan-kegiatan pemerintahan, seperti apel atau upacara.

Sisi selatan akan menjadi salah satu akses masuk kawasan Monas.

Pohon-pohon yang ditebang kemudian akan dipindahkan ke sisi lainnya di kawasan Monas, termasuk ke bekas lapangan parkir Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI).

Penolakan dari pihak Istana Negara

Aksi Anies memangkas ratusan pohon di Monas itu mendapatkan penolakan dan kritik dari masyarakat. Pihak Istana Negara bahkan meminta Anies untuk memberhentikan proyek tersebut sementara waktu.

Istana beralasan, Pemprov DKI belum mendapatkan izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka untuk merevitalisasi kawasan Monas.

Namun, resistensi dari Istana tak membuat Pemprov DKI lantas membatalkan proyek revitalisasi yang telah berjalan.

Pemprov DKI akhirnya melakukan sejumlah prosedur hingga mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat untuk melanjutkan revitalisasi.

Akhirnya, revitalisasi sisi selatan Monas pun rampung pada pertengahan 2021. Namun, proyek revitalisasi itu berhenti pada sisi selatan saja. Padahal, sejak awal revitalisasi direncanakan untuk seluruh kawasan Monas.

Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang DKI Jakarta Heru Hermawanto mengatakan, revitalisasi seluruh kawasan Monas akhirnya terhenti karena terhalang aturan Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

Pemprov DKI berencana mengusulkan revisi Keppres itu kepada pemerintah pusat. Namun, revisi itu juga harus tertunda karena menunggu kepastian perpindahan kawasan Ibu Kota ke Kalimantan.

"Kan (revisi) Keppres dulu nih, karena berkaitan dengan (perpindahan) kawasan Ibu Kota, nanti kalau kita usulkan bisa PRK (panduan rancang kota) jadi lebih simpel, jadi bisa kita kerjakan," kata Heru pada 20 Agustus 2021.

Revisi Keppres itu, kata Heru, akan diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta setelah dipastikan Ibu Kota berpindah ke Kalimantan.

"Kalau kami susun (PRK sekarang), nanti (saat berstatus masih) Ibu Kota akan seperti apa kasusnya. Kalau udah yakin di sana (pindah ke Kalimantan) pasti berbeda konsep," ucap dia.

(Penulis : Ihsanuddin/ Editor : Egidius Patnistik)