Kasus Utang Kelurahan Duri Kepa, Kuasa Hukum Korban: Wagub DKI Jangan Cuma Statement

SK memiliki piutang di Kelurahan Duri Kepa hingga Rp 264,5 juta.

Akung Kurnia, kuasa hukum SK, mengaku belum ada komunikasi antara pihak Kelurahan Duri Kepa atau Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dengan SK selaku kliennya sampai sekarang.

SK dan pihak Kelurahan Duri Kepa sudah dipanggil kepolisian.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria pernah meminta agar kasus itu diselesaikan secara kekeluargaan.

"Enggak ada, enggak ada komunikasi. Sekarang gini, statement Wakil Gubernur (Wagub) DKI itu kan supaya diselesaikan secara keluarga, ya kita nunggu," papar Akung melalui sambungan telepon, Senin (15/11/2021).

Dia berharap, Riza Patria tidak hanya sekadar memberikan pernyataan saja, melainkan turut beraksi untuk menyelesaikan kasus tersebut.

SK, kata Akung, berharap duit yang dipinjam Kelurahan Duri Kepa dapat segera dikembalikan mengingat kondisi pandemi Covid-19 seperti ini.

"Karena emang keadaan pandemi ini, korban lagi collaps. Jadi, Pak Wagub DKI Jakarta jangan cuma ngeluarin statement, harus ada penegasan, harus ada action," tegasnya.

Di sisi lain, dia menyebut bahwa proses penyelidikan oleh polisi berjalan dengan lancar.

Menurut Akung, polisi hendak memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa.

"Penyelidikan polisi lancar semuanya, kemarin saya follow up, saya tanya kelanjutannya. Katanya mau pemanggilan saksi Ibu Devi (Bendahara Kelurahan Duri Kepa nonaktif)," urainya.

Kronologi

SK menceritakan awal mula peristiwa kasus penipuan itu terjadi pada Mei 2021. Devi hendak meminjam uang ke SK sebesar Rp 340 juta.

Devi dan SK memang saling mengenal.

Pengakuan Devi, mereka meminjam uang karena dana untuk honor perangkat RT belum keluar.

SK tidak memiliki uang hingga Rp 340 juta. Dia hanya meminjamkan uang sebesar Rp 54 juta.

Devi juga menjanjikan SK akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 persen dari uang yang dia pinjami.

SK mengirim uang ke pihak Kelurahan Duri Kepa dan beberapa pihak lain, hingga total uang yang dipinjam oleh kelurahan itu sebesar Rp 264,5 juta.

Saat itu, SK dijanjikan oleh Devi bahwa mereka akan membayar pinjaman tersebut pada bulan Juni 2021.

Namun, pada Juni 2021, pihak Kelurahan Duri Kepa tak kunjung membayar uang tersebut.

Oleh karena itu, SK melaporkan Lurah Duri Kepa Marhali atas dugaan tindak penipuan atau penggelapan itu ke Polres Metro Tangerang Kota pada 25 Oktober 2021.

Pada 29 Oktober 2021, Marhali serta Devi sudah dinonaktifkan dari jabatannya masing-masing sembari menunggu hasil keputusan hukuman disiplin atau hasil keputusan pemeriksaan.

Riza sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan mencari solusi atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan tersebut.

"Kita berharap bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Nanti kita carikan solusi," ujar Riza.

Riza mengatakan, sudah sepatutnya pihak Kelurahan Duri Kepa dan warga yang merasa dirugikan menyelesaikan sengketa tersebut secara baik-baik.

Sebab, kondisi perekonomian saat ini dinilai masih sulit dan harus saling memberi pengertian.