Rencana Anggaran Pembebasan Jalur Hijau di Jakarta Turun Separuh dari Rp 1,5 Triliun

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengatakan bahwa dalam RAPBD 2022, anggaran itu jadi kisaran Rp 750-800 miliar.

"Anggarannya tidak memungkinkan. Kalau anggarannya banyak sih ya kami setujui saja," ungkap Ida kepada Kompas.com pada Senin (15/11/2021).

Ida menyebut, anggaran sebesar itu dialokasikan untuk membebaskan jalur hijau yang sudah tercantum dalam rencana detail tata ruang (RDTR) DKI Jakarta.

Saat ini, menurut politikus PDI-P itu, banyak lahan yang mengalami kebuntuan karena tak kunjung dibeli oleh pemerintah.

Di sisi lain, warga juga tidak dapat membangun atau merehabilitasi lahan yang berstatus jalur hijau itu tersebut karena tidak memperoleh izin.

Ida menjelaskan, jumlah tanah yang menunggu untuk dibeli Pemprov DKI Jakarta bahkan jauh lebih besar dari yang dapat dianggarkan di RAPBD 2022.

"Pembelian yang akan dibayarkan memang yang sudah proses antara warga dengan dinas, bukan yang baru. Kemarin yang mengantre SPH (Surat Pengakuan Hak) itu sekitar Rp 1,7 triliun. Mengingat anggaran tidak memungkinkan, ya bertahap," jelas Ida.

"Berkas yang sudah masuk ke dinas yang akan dibebaskan terlebih dulu. Pembebasan ini memang hukumnya wajib karena memang kasihan juga masyarakat kalau ini tidak dilakukan," ia menambahkan.