4 Tahun Mandek, Normalisasi Sungai di Jakarta Dijanjikan Dikerjakan Tahun Depan

“Insya Allah, kami sudah diskusikan dengan Kementerian PUPR,” kata Riza kepada wartawan, Selasa (16/11/2021) malam.

Dalam melakukan normalisasi sungai, Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR berbagi tugas. Pemprov DKI Jakarta bertugas membebaskan lahan-lahan di sekitar sungai. Sementara itu, pekerjaan normalisasi dilakukan Kementerian PUPR.

Selama 4 tahun terakhir, pekerjaan normalisasi sungai terhambat karena Pemprov DKI tidak melakukan pembebasan lahan. Bahkan Fraksi PDI-P di DPRD DKI Jakarta menyebutkan bahwa selama 4 tahun terakhir “Pemprov DKI tidak melakukan normalisasi sedikit pun”.

Menanggapi itu, Riza mengeklaim bahwa segala program terkait pengendalian banjir di Ibu Kota sudah disusun berdasarkan skala prioritas.

“Semua program terkait pengendalian banjir dan penanganan banjir sudah disusun perencanaannya termasuk normalisasi, naturalisasi, pembangunan tanggul, polder, waduk,” kata dia.

“Semua sudah di susun mana prioritas tahapannya, disesuaikan dengan perencanaan yang disesuaikan,” ujar Riza, kader Partai Gerindra itu.

Pemprov DKI memperoleh anggaran pembebasan lahan untuk normalisasi sungai tahun 2021 dari pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 1 triliun lebih. Namun pembebasan lahan tidak terlaksana dan pinjaman dibatalkan.

Sementara tahun 2022, Jakarta sudah menganggarkan pembebasan lahan senilai Rp 850 miliar untuk waduk dan pembebasan lahan di bantaran sungai.