Kejati DKI Pastikan Berkas Perkara Penipuan Rekrutmen CPNS Olivia Nathania Lengkap dan Segera Disidang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memastikan berkas perkara penipuan berkedok rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan tersangka Olivia Nathania telah dinyatakan lengkap.

"JPU Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang mempelajari dan meneliti berkas perkara tindak pidana umum tersangka Olivia Nathania telah menyatakan lengkap atau P-21," ujar Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam, Jumat (7/1/2022).

Selain itu, Ashari menjelaskan bahwa pihaknya juga telah menerima pelimpahan tanggung tersangka dan alat bukti kasus tersebut dari penyidik Polda Metro Jaya.

Dengan demikian, kasus penipuan yang dilakukan oleh anak penyanyi lawas berinisial ND itu akan segera disidangkan.

"Penyidik Polda Metro Jaya sudah menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kamis (6/1/2022) kemarin," kata Ahsri.

Namun, Ashari belum dapat memastikan kapan persidangan kasus tersebut akan mulai digelar.

Dua hanya mengungkapkan bahwa, Olivia dijerat Pasal Pasal 263 Ayat 2 KUHP juncto Pasal 65 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan sebelumnya mengatakan, berkas perkara kasus penipuan berkedok rekrutmen CPNS dengan tersangka Olivia Nathania telah dinyatakan lengkap.

"Soal perkara terhadap saudari Olivia Nathania, Kejati DKI Jakarta menyatakan bahwa berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21," ujar Zulpan.

Dengan demikian, kepolisian akan menyerahkan Olivia dan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, untuk segera disidangkan.

"Selanjutnya penyerahan tanggung jawab dan selanjutnya kami akan serahkan tersangka dan berkas perkara ke kejaksaan dan dijadwalkan persidangannya," kata Zulpan.

Dalam kasus ini, terdapat 225 orang yang diduga menjadi korban penipuan bermodus penerimaan PNS yang dilakukan Olivia.

Dugaan penipuan yang dilakukan Olivia itu terjadi sejak 2019 hingga Agustus 2021. Saat itu Olivia disebut menawarkan, membujuk, dan merayu para korban yang ingin menjadi PNS.

Olivia meminta uang kepada para korban untuk proses penerimaan menjadi PNS dengan nominal yang berbeda-beda.

"Kemudian praktiknya meminta kepada korban menyerahkan uang dalam bentuk cash dan transfer. Para korban menyerahkan uang mulai yang terkecil Rp 25 juta dan paling besar Rp 165 juta," kata kuasa hukum para korban, Odie, Jumat (24/9/2021).