Setelah Depok, Kini Giliran DKI Minta Level PPKM Ditingkatkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah Depok, kini giliran DKI Jakarta yang meminta pemerintah pusat untuk menaikkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Status PPKM level 2 saat ini dirasa tak lagi cukup untuk menahan laju penularan Covid-19. Jika level PPKM dinaikkan, maka pemerintah daerah bisa melakukan pembatasan yang lebih cepat untuk mencegah penularan. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, DKI sudah mengadakan rapat internal menyikapi kasus Covid-19 yang terus melonjak. DKI pun mengusulkan kenaikan level PPKM kepada pemerintah pusat.

”Pemprov DKI mengusulkan perlunya kenaikan level PPKM," kata Riza seperdi dilansir dari Kompas.id, Jumat (4/2/2022).

Usulan kenaikan level PPKM itu bahkan bukan hanya bagi DKI Jakarta saja. Kota-kota lain di Banten dan Jawa Barat yang berbatasan dengan ibu kota juga diusulkan untuk naik level sehingga tercipta sinergi bersama untuk melawan penularan Covid-19.

"Nanti lihat ada peningkatan (kasus) di Jawa Barat, Banten, Jakarta. Juga kita lihat daerah-daerah lain saling berinteraksi, saling berhubungan. Untuk itu, perlu dipertimbangkan apakah kita di level 2 atau level 3," ujar Riza.

Ahmad Riza melanjutkan, dengan penambahan kasus dan usulan menaikkan status PPKM, DKI mengimbangi dengan penyiapan bantuan sosial (bansos) bagi warga yang harus menjalani isolasi mandiri (isoman).

”Kami akan persiapkan bansos untuk isoman, isolasi mandiri, bahkan dapur umum di lima wilayah,” katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris juga mempersoalkan mengapa wilayahnya ditetapkan masih dalam PPKM Level 2. Sebab, berdasarkan asesmen situasi Covid-19 daerah dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terbaru, Depok berada pada Level 4.

"Dalam Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) kemarin kami masih level 2. Tapi sesuai asesmen Kemenkes per 1 Februari sebenarnya Depok sudah level 4 bersama kota Bekasi," kata Idris dikutip dari Kompas TV, Kamis (3/2/2022).

Akibat penerapan PPKM Level 2, Depok sempat mengalami kesulitan dalam mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM).

Sebab, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, daerah PPKM Level 1 dan Level 2 wajib menerapkan PTM 100 persen.

Padahal, lonjakan kasus Covid-19 di Depok sudah cukup tinggi dan banyak sekolah yang menjadi klaster penyebaran kasus Covid.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi tak membantah ada perbedaan antara hasil asesmen dengan status PPKM yang ditetapkan lewat Inmendagri.

Ia beralasan, pihaknya hanya memberikan indikator dalam penentuan level PPKM di daerah.

"Kemenkes hanya sebagai dari indikator saja," kata Nadia kepada Kompas.com, Jumat (4/2/2022).

Ia mengatakan, keputusan final penetapan level PPKM berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). 

Berita ini telah tayang di Kompas.id dengan judul "Jakarta Usulkan Kenaikan Level PPKM dan Siapkan Bansos bagi Warga"