PT TNG Pastikan Pungli Hilang Setelah Pasar Lama Tangerang Ditata Ulang

TANGERANG, KOMPAS.com - PT Tangerang Nusantara Global (TNG) akan memastikan praktik pungutan liar (pungli) tidak terjadi setelah kawasan kuliner Pasar Lama, Kota Tangerang ditata ulang.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Tangerang itu sedang menata ulang Pasar Lama sejak 2 hingga 7 Februari 2022.

"Kita pastikan memang enggak ada pungli lagi," ucap Direktur Utama PT TNG Edi Candra, saat dihubungi, Senin (7/2/2022).

Dia mengingatkan, agar pedagang jangan memberikan uang kepada pihak lain setelah mereka membayar uang sewa kepada PT TNG.

Jika ada pihak yang mengancam saat meminta pungli padahal sudah membayar uang sewa, para PKL diminta untuk membuat laporan ke PT TNG.

"PT TNG memastikan bahwa PKL jangan sampai memberikan sesuatu kepada pihak mana pun setelah mereka memberikan kontribusi ke PT TNG," kata Edi.

"Kalau ada yang menekan di lapangan, lapor ke kita, supaya kita bisa juga membuat tindakan," sambungya.

Saat melaporkan pungli, kata Edi, pedagang wajib menyertakan bukti.

"Boleh (lapor ke PT TNG), supaya kita bisa meminta bantuan ke pemda dan jajaran laIn. Yang penting dibuktikan dengab bukti yang cukup," ucap Edi.

Setelah kawasan kuliner Pasar Lama ditata ulang, pedagang wajib membayar uang sewa sebesar Rp 200.000-Rp 250.000 per minggu.

Edi mengatakan, tarif sewa tergantung dari ukuran lapak yang akan disewa.

Untuk paket premium dengan ukuran lapak 2 x 3 meter, tarifnya Rp 250.000. Sedangkan untuk ukuran lapak 2 x 1,5 meter pedagang akan dikenakan biaya sewa Rp 200.000.

PT TNG menganggarkan sekitar Rp 150 juta-Rp 200 juta untuk penataan ulang Pasar Lama tahap pertama.

Sebelumnya, hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang Anggiat Sitohang.

Ia meyakini pungli bakal hilang dari kawasan kuliner Pasar Lama setelah dikelola pemerintah.

"Iya itu kita pastikan, karena itu sudah dikelola pemerintah," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (3/2/2022).

Anggiat menyatakan bahwa Pemkot Tangerang tak akan kalah dengan pelaku pungli atau yang dia sebut sebagai preman.

"Tidak mungkin pemerintah kalah sama preman, gitu," ucap Anggiat.