499 Kasus Covid-19 di Setiabudi, Ini Alasan Mengapa Micro Lockdown Belum Diterapkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Jakarta Selatan belum menerapkan micro lockdown di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, setelah ditemukan 499 kasus Covid-19.

Plt Camat Setiabudi Tomy Fudihartono mengaku masih menunggu aturan pemerintah pusat mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk penerapan micro lockdown.

Sejatinya aturan micro lockdown pernah diberlakulan di Jakarta Selatan ketika PPKM berada status level 4. Adapun saat ini PPKM baru masuk level 3.

"Antara kasus dengan kenaikan level tidak nyambung. Sekarang kan masih level 3, tapi kasusnya naik. Nanti kalau level 4 baru berlaku (micro lockdown)," kata Tomy saat dihubungi, Senin (7/2/2022).

Tomy mengatakan, pemberlakuan micro lockdown tanpa adanya kenaikan level dalam PPKM dikhawatirkan akan menuai protes masyarakat.

"Kalau kita lockdown orang pasti protes, kan belum level 4. Tapi kasus naik, jadi mana yang mau diintervensi. Kita tunggu arahan dari pemerintah," kata Tomy.

Sebelumnya, kasus Covid-19 di Kecamatan Setiabudi mengalami peningkatan sebanyak 255 kasus terhitung selama empat hari atau sejak 2 Februari 2022.

Tercatat sebelumnya ada 244 kasus Covid-19 pada 2 Februari 2022, kini menjadi 499 kasus aktif yang tersebar pada delapan kelurahan di Kecamatan Setiabudi.

"Hingga tanggal 6 Februari 2022, tercatat ada 499 total kasus aktif. Untuk total keseluruhan ada 601, tapi ada 101 yang sudah sembuh," ujar Tomy.

Tomy menjelaskan, paparan Covid-19 tertinggi terjadi pada warga Kelurahan Menteng Atas yang mengapai 122 kasus.

Sedangkan kasus tertinggi yang kedua diikuti Kelurahan Karet Kuningan. Kasus di kelurahan tersebut kini mencapai 120 kasus, dengan angka kematian satu orang.

"Kemudian Kelurahan Karet ada 87 kasus, di Pasar Manggis ada 73 kasus, Kelurahan Setiabudi ada 46 Kasus, (Kelurahan) Guntur 19 orang, Kuningan Timur ada 18 kasus dan Kelurahan Karet Semanggi ada 14 kasus," kata Tomy.

Tomy mengemukakan, sejumlah warga yang terpapar telah ditangani oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melalui puskesmas sesuai domisili pasien.

"Kalau penanganan itu sudah dilakukan oleh Dinkes DKI melalui Puskesmas. Apabila ada gejala perburukkan baru dirujuk ke rumah sakit rujukan," kaya Tomy.