Pengamat Sebut Pengerukan Kali Mampang Tidak Efektif Cegah Banjir, Harus Ada Pelebaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota Nirwono Yoga menilai pengerukan Kali Mampang tak efektif untuk mencegah banjir di kawasan tersebut.

Menurutnya yang diperlukan adalah pelebaran kali, bukan sekadar pengerukan dan membangun turap jika Pemprov DKI serius ingin mengangani banjir.

"Harus disosialisasikan bahwa pengerukan kali tidak menyelesaikan akar permasalahan. Kali tetap akan meluap. Akan menggenangi permukiman. Sehingga Pemprov DKI harus berani mengatakan kalau ingin mengurangi dampak banjir, perlu ada pelebaran kali," kata Yoga saat dihubungi, Kamis (24/2/2022).

Ia mengatakan selama masih ada bangunan yang menempel dengan bantaran kali maka akan tetap menjadi penyebab banjir lantaran mengurangi lebar kali dan mempercepat munculnya endapan sungai karena pembuangan limbah sehari-hari.

Oleh karena tu Pemprov DKI harus segera mengambil langkah untuk melebarkan Kali Mampang dengan merelokasi warga yang tinggal di bantaran.

Ia memahami bahwa merelokasi warga bukan pekerjaan mudah. Terlebih sebagian bangunan di bantaran Kali Mampang memiliki sertifikat. Namun menurut dia hal itu bisa diselesaikan dengan mencari jalan tengah sehingga Pemprov DKI dan warga sama-sama diuntungkan.

"Pemprov harus tegas menetibkan permukiman yang ada di bantaran kali. Terutama bangunan baru yang muncul harus segera ditertibkan tanpa ampun. Karena ini menjadi contoh di kawasan lain," tutur Yoga.

"Momentum ini harusnya dilihat dari sisi posotifnya. Tidak perlu Pemprov DKI melakukan banding atau mengklaim melakukan pengerukan. Itu nanti jadi blunder," ucap dia.

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memerintahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuntaskan pengerukan dan pembangunan turap Kali Mampang.

Hal itu merupakan putusan PTUN Jakarta atas gugatan tujuh warga korban banjir Kali Mampang dalam perkara nomor 205/G/TF/2021/PTUN.JKT.

Ketujuh penggugat yakni Tri Andarsanti Pursita, Jeanny Lamtiur Simanjuntak, Gunawan Wibisono, Yusnelly Suryadi D, Shanty Widhiyanti, Virza Syafaat Sasmitawidjaja, dan Indra.

Gugatan itu diputus pada Selasa (15/2/2022). Majelis hakim PTUN Jakarta memutuskan mengabulkan sebagian gugatan para penggugat.

Dalam putusannya, majelis hakim PTUN Jakarta mewajibkan Anies selaku tergugat untuk mengeruk Kali Mampang secara tuntas.

"Mewajibkan tergugat (Anies) untuk mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya," demikian bunyi amar putusan di laman resmi PTUN Jakarta, dikutip Kamis (17/2/2022).

Selain itu, Anies juga diwajibkan membangun turap sungai di Kelurahan Pela Mampang dan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.618.300.