Harga Daging Sapi Naik, DPD APDI Jakarta Berharap Pemerintah Beri Subsidi

Sekretaris DPD APDI DKI Jakarta Tubagus Mufti Bangkit Sanjaya mengatakan, aksi mogok jualan merupakan bentuk protes terhadap pemerintah imbas kenaikan harga daging sapi dari pemasok.

Padahal, para pedagang terikat ketentuan harga eceran tertinggi (HET) untuk menjual daging kepada konsumen.

Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh para pedagang lebih menipis.

"Karena kan tahun lalu 2021 kami juga melakukan hal serupa aksi mogok, nah di situ disepakati HET daging sapi Rp 130.000 per kg," ujar Mufti saat dihubungi, Senin (28/2/2022).

Hal lainnya, Mufti mencontohkan, permintaan daging memasuki Ramadhan diprediksi naik menjadi 200 kilogram per hari dari biasanya 100 kilogram.

Kenaikan jumlah permintaan membuat ongkos operasional pedagang menjadi lebih mahal.

Menurut Mufti, mahalnya ongkos operasional membuat keuntungan pedagang makin menipis meski jumlah permintaan lebih banyak.

"Kenapa kami teriak? Karena ini sudah momentum menjelang Ramadhan yang kebutuhan dagingnya meningkat. Konsumen warga membebani kami dengan tingginya permintaan karena kami tetap jual dengan harga Rp 130.000," kata Mufti.

"Bukan untung malah tambah rugi, kami yang tadinya hanya berjuang untuk member, para pedagang warung, cuma kalau permintaan meningkat, cost-nya siapa yang menanggung," imbuhnya.

Karena itu, APDI berharap pemerintah memberikan subsidi kepada para pedagang daging sapi, seperti kebijakan HET minyak goreng yang kemudian disubsidi oleh pemerintah pusat.

"Atau subsidi sampai hari Lebaran saja, jangan subsidi terus-terusan karena lagi pandemi semua takut pemborosan, subsidi Rp 10.000 per kg saja sudah cukup," ucapnya.

Dengan subsidi tersebut, ia menilai pedagang bisa mendapatkan profit Rp 10.000 untuk menutupi biaya prosedural seperti gaji karyawan, membeli plastik, dan lainnya.

"HET tetap Rp 130.000, tapi kerugian pedagang disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp 10.000 per kg," pungkasnya.