Cegah Pelajar Ikut Demo 11 April, Polres Metro Tangerang Akan Dirikan Posko Penyekatan

TANGERANG, KOMPAS.com - Polisi Resor (Polres) Metro Tangerang Kota bakal mendirikan pos penyekatan di sejumlah titik di wilayah hukumnya pada Senin (11/4/2022).

Pendirian pos penyekatan itu guna mencegah pelajar untuk mengikuti aksi demo yang akan digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

"Ya kita akan jaga di beberapa titik akses menuju Jakarta, gunanya untuk mengantisipasi jangan sampai ada pelajar yang ikut-ikut ke Jakarta," ujar Kepala Polres Metro Tangerang Kota Komisaris Besar Komarudin, pada awak media, Minggu (10/4/2022).

Kepolisian, sebut Komarudin, masih memetakan soal lokasi pendirian pos penyekatan.

Namun, dia memastikan bahwa pos penyekatan bakal didirikan di lokasi yang berdempetan dengan DKI Jakarta dari Kota Tangerang.

"(Lokasi posko penyekatan) masih kita siapkan, masih kita pelajari. Yang pasti akan kita jaga di semua titik ke Jakarta," ungkapnya.

Komarudin sebelumnya menegaskan, pelajar yang berasal dari kampus-kampus di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota dilarang mengikuti aksi demo BEM SI yang berlangsung besok.

"Pelajar dilarang ikut. Pelajar tidak dibenarkan tidak diperbolehkan untuk itu (aksi demo)," kata Komarudin.

Menurut dia, para pelajar hanya akan merusak jalannya aksi demo yang akan berlangsung besok.

Karena itu, kepolisian melarang pelajar dari Kota Tangerang dan wilayah yang termasuk wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota mengikuti aksi demo di Istana Negara tersebut.

"Kelompok-kelompok yang berpotensi mengotori jalannya aksi, merusak jalannya aksi, atau mencederai aksi itu sendiri ya contohnya para pelajar," ucap Komarudin.

Sementara itu, Komarudin menyebut bahwa Polres Metro Tangerang Kota tak akan mencegah mahasiswa dari Kota Tangerang yang hendak mengikuti aksi demo di Istana Negara.

Menurut dia, partisipasi mahasiswa dari Kota Tangerang untuk menyuarakan pendapatnya saat aksi demo di Istana Negara merupakan hak mereka.

"Menyampaikan pendapat di depan umum itu diatur oleh undang-undang, itu adalah hak setiap warga negara. Kalau misalnya mau menyampaikan dan harus berangkat ke Jakarta, masa kita mau inikan (cegah)," urainya.