Ikut Besarkan Gerindra di Jakarta, Kesetiaan M Taufik yang Dipertanyakan Berujung Pemecatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemecatan Muhammad Taufik sebagai kader Partai Gerindra seolah menjadi jalan terakhir pertikaian di antara kedua belah pihak. Politikus senior Gerindra itu tidak akan mengambil langkah apapun atas keputusan pemecatannya oleh Mahkamah Kehormatan Partai (MKP) Gerindra.

Di pengujung kiprahnya, Taufik mengungkit perjuangannya membangun Partai Gerindra di DKI Jakarta dari nol. Ia mengenang pernah berkampanye memperkenalkan partai berlambang kepala garuda itu hanya di hadapan tiga orang saja.

"Saya pernah kampanye di hadapan tiga orang saja. Saya diminta untuk kampanye, yang datang cuma tiga orang. Itu perjalanan yang buat saya menarik," ujar Taufik saat konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2022).

Perjuangannya itu diyakini bukan tanpa hasil. Taufik mengklaim sejumlah prestasi yang berhasil ia capai saat memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI Jakarta. Taufik menyebut, dia berhasil menempatkan partai berlambang kepala garuda itu ke Kebon Sirih dengan perolehan kursi yang terus meningkat dalam tiga kali pemilihan umum.

"Saya hanya memperoleh beberapa hal, kursi Gerindra (di DPRD DKI) dari enam ke 15 (kemudian menjadi) 19 (dalam) tiga kali pemilu," ujar Taufik.

Taufik juga menyebut dirinya berhasil memenangkan dua pasangan gubernur dan wakil gubernur yang diusung Gerindra, yakni pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Dia juga berhasil menaruh dua kader Gerindra di posisi orang nomor dua di DKI Jakarta.

Teranyar, politisi Gerindra Ahmad Riza Patria saat ini menduduki jabatan sebagai wakil gubernur Jakarta. "Itu saya kira, kalau itu masih belum juga dianggap sempurna, ya memang kesempurnaan bukan milik manusia," tutur Taufik.

Loyalitas yang Dipertanyakan Partai

Kesetiaan Taufik terhadap partai memang dipertanyakan sejak beberapa waktu lalu. Hal itu diakui Wakil Ketua MKP Gerindra Wihadi Wiyanto bahwa salah satu alasan pemecatan Taufik adalah sikap tidak loyal Taufik kepada partai berlambang kepala garuda itu.

Perselisihan antara Taufik dan partai yang membesarkannya itu meruncing sejak Februari 2022. Saat itu Taufik sempat menyatakan mendoakan supaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa menjadi presiden dalam pidato pelantikan Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) periode 2022-2027 Februari 2020.

Setelah peristiwa itu, posisi Taufik di Gerindra mulai digoyang. Pada 21 Februari 2022, Taufik pun dipanggil. Dalam keterangannya pada pemanggilan tersebut Taufik menyatakan akan loyal kepada Gerindra. Namun, menurut Wihadi, setelah itu Taufik justru menunjukkan sikap tidak loyal, terutama setelah ia dicopot sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta.

Taufik pun juga dicopot dari jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta pada April lalu. Gerindra menyebut posisi Taufik digantikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Rani Mulyani.

Wihadi juga menyinggung sikap Taufik yang sempat bermanuver dengan menyatakan akan mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Hal itu dinilai bertentangan dan menyalahi apa yang sudah disampaikan pada 21 Februari lalu.

"Dia mengatakan akan tetap dengan Gerindra, tapi pada kenyataannya dengan manuver-manuver dia mengatakan akan mundur," ujar Wihadi.

Perselisihan yang Belum Final

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pemecatan M Taufik merupakan rekomendasi dari mahkamah kehormatan partai (MKP) dan belum menjadi keputusan dewan pimpinan pusat (DPP). Riza menjelaskan, DPP Partai Gerindra belum memberikan keputusan resmi secara tertulis atas pemecatan M Taufik.

"Sejauh yang saya tahu, itu hasil sidang MKP, bentuknya baru rekomendasi, jadi DPP sendiri belum memutuskan," ujar Riza, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Riza menjelaskan, DPD Gerindra DKI Jakarta masih menunggu keputusan final dari DPP terkait keanggotaan M Taufik. Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, DPD akan mengikuti apa pun keputusan DPP.

Adapun Taufik menyayangkan sikap Mahkamah Kehormatan Partai (MKP) Gerindra yang memecatnya. Menurut dia, pemecatan sebenarnya merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra dalam hal ini Ketua Umum Prabowo Subianto. Ia mempertanyakan kewenangan MKP Gerindra yang memecat dirinya.

"Sepengetahuan saya, majelis (MKP) itu tidak ada kewenangan memecat, yang berhak memecat adalah Dewan Pimpinan Pusat," ujar Taufik.

Taufik juga mengatakan, sampai sore pukul 17.50 WIB saat konferensi pers digelar, dia belum menerima surat resmi pemecatan dari DPP Partai Gerindra. Meski sudah mendapat kabar pemecatannya, Taufik mengaku belum berkomunikasi dengan Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto.

(Penulis: Singgih Wiryono, Ardito Ramadhan)