Politisi PSI Kritik Rencana Pemisahan Tempat Duduk Laki-laki dan Perempuan di Angkot

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PS) Eneng Malianasari mengkritik kebijakan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang hendak memisahkan tempat duduk pria dan wanita di angkot.

Menurut dia, kebijakan tersebut tidak efektif dalam mencegah tindakan pelecehan seksual. Eneng mengatakan Dishub dalam melakukan kebijakan ini tidak memikirkan ruang angkot yang sempit untuk dibagi menjadi ruang khusus wanita dan ruang khusus pria.

"Angkot kan berbeda dengan Transjakarta atau Commuter line yang memiliki ruang luas," kata Eneng di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (11/7/2022).

Ia pun meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta duduk bersama pihak terkait sebelum membuat kebijakan.

"Dengan duduk bersama, diharap melahirkan solusi jitu menanggulangi hal tercela tersebut terjadi lagi," tutur Eneng.

"Aparat penegak hukum juga harus memberi hukuman seberat-beratnya pada pelaku pelecehan atau kekerasan seksual sesuai dengan undang-undang yang berlaku," lanjut Eneng.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana memisahkan tempat duduk khusus pria dan wanita dalam satu angkot untuk mencegah kasus pelecehan seksual.

"Kami akan melakukan pengaturan pemisahan tempat duduk bagi penumpang di angkot," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Senin.

Syafrin menjelaskan nantinya penumpang wanita akan duduk di barisan tempat duduk sebelah kiri dan penumpang pria di sebelah kanan.

Namun, ia belum merinci waktu pemberlakuan pemisahan penumpang tersebut akan dilakukan.

Ia berharap pemisahan itu mencegah kasus dugaan pelecehan seksual yang beberapa waktu lalu terjadi.

Dinas Perhubungan DKI saat ini menyatakan seluruh armada angkot sudah tanpa kaca film sehingga lebih transparan.

Sementara itu, untuk angkutan umum yang telah terintegrasi dalam program Jaklingko melalui PT TransJakarta seluruhnya telah terpasang kamera pengawas atau CCTV.