Gunakan Visa Palsu, Tiga WN Pakistan Ditangkap Imigrasi Soekarno-Hatta

Ketiga WN Pakistan tersebut merupakan pebisnis di perusahaan Malaysia, yakni AMK (45), OB (44), dan SZ (30). AMK berprofesi sebagai CEO PT MOI Malaysia.

Sementara itu, OB dan SZ bekerja di perusahaan yang sama, yakni PT AGSB Malaysia. OB menjabat sebagai direktur, sedangkan SZ merupakan general manager.

Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Muhammad Tito Andrianto mengatakan, penggunaan visa palsu diketahui saat ketiganya tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin (15/8/2022) untuk kunjungan bisnis.

Ketika petugas imigrasi melakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa visa yang digunakan OB dan SZ tidak tercatat dalam sistem penerbitan visa Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sementara itu, visa milik AMK tercatat di sistem penerbitan visa atas nama orang lain berinisial ANU.

"Curiga dengan hal tersebut, ketiganya kemudian diserahkan kepada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Tito di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (18/8/2022).

Dari hasil penyelidikan sementara, diperoleh informasi bahwa ketiga WN Pakistan tersebut saling mengenal.

Sebab, PT MOI dan PT AGSB memiliki kerja sama dalam ekspor minyak sawit dari Malaysia ke Afghanistan.

"Berdasarkan pengakuan ketiganya, mereka akan melakukan kunjungan bisnis ke tiga perusahaan sawit di Indonesia dengan inisial GA, GPO, dan APO yang ketiganya berlokasi di Jakarta," kata Tito.

Ketiga pelaku mengaku tidak pernah mengajukan permohonan visa Republik Indonesia melalui aplikasi visa online Ditjen Imigrasi.

Selama ini, mereka menggunakan agen pengurus visa berinisial RM dan RH, yang juga WN Pakistan.

OB merogoh kocek hingga 15.000 Ringgit untuk dibayarkan ke RM guna memperoleh dua visa limited stay permit atas nama dirinya dan SZ.

Sementara itu, AMK mengaku telah membayar biaya pengurusan visa sejumlah 12.000 Ringgit kepada RH.

"Petugas menduga bahwa RM dan RH yang merupakan warga negara Pakistan merupakan sindikat pemalsuan visa yang beroperasi di Malaysia," pungkas Tito.

Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat Pasal 121 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.