Para Pemimpin Kota U20 Serukan Presidensi G20 Dorong Ekonomi Berkelanjutan dan Pemulihan Sosial

KOMPAS.com – Para pemimpin kota Urban20 (U20) menyerahkan U20 Communique atau Pernyataan Bersama kepada Presidensi G20 Indonesia di Jakarta, Rabu (31/8/2022).

Pernyataan tersebut berisi seruan untuk mendorong ekonomi berkelanjutan dan pemulihan sosial untuk semua.

Dalam pernyataan resmi tersebut, para pemimpin kota mendorong gerakan nyata untuk mempromosikan hunian terjangkau, memacu transisi energi terbarukan yang mendukung kesetaraan, akses menuju mobilitas berkelanjutan, berinvestasi dalam program kesehatan mental dan ketahanan terhadap pandemi, serta memastikan akses berkeadilan terhadap dunia kerja dengan berinvestasi di pendidikan dan pelatihan jangka panjang tentang masa depan lapangan pekerjaan.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Anies Baswedan mengatakan, hasil U20 Communique sudah disampaikan kepada G20 Presidency’s melalui Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian.

Dia menjelaskan, hasil communique tersebut menyangkut tiga hal penting. Pertama, investasi di bidang kesehatan dan perumahan rakyat sebagai bagian recovery ekonomi dan sosial yang berkeadilan.

“Kedua, perlu memfasilitasi transisi menuju penggunaan energi berkelanjutan dan perlunya kesetaraan akses untuk mobilitas yang berkelanjutan,” jelas Anies dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (1/9/2022).

Ketiga, pentingnya menyiapkan pendidikan dan pelatihan agar semua orang mendapatkan kesempatan yang sama di dunia kerja.

Tindakan nyata

Para pemimpin kota yang mewakili kekuatan ekonomi terbesar dunia saat ini mengimbau G20 mengambil tindakan nyata guna mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi semua.

Pertama, berinvestasi di bidang kesehatan dan hunian sebagai landasan pemulihan ekonomi dan sosial untuk semua.

Kedua, mendorong transisi energi yang berkelanjutan dan akses yang setara terhadap mobilitas yang berkelanjutan.

Ketiga, memberikan pendidikan serta pelatihan tentang masa depan lapangan pekerjaan untuk memfasilitasi akses yang berkeadilan terhadap peluang kerja.

Para pemimpin kota juga turut meminta para pemimpin G20 tetap fokus dalam mewujudkan secara kolaboratif Paris Agreement, New Urban Agenda, dan Agenda 2030, sembari mendukung upaya menjadikan tujuan global bisa terselenggara di ranah lokal.

Kota-kota anggota U20 juga meminta para pemimpin negara G20 untuk mendorong perdamaian dunia dan pembangunan global, serta menjalin kerja sama antarkota, menuju masa pascapandemi yang diharapkan lebih adil, berkelanjutan, tangguh, serta menguntungkan semua pihak.

Tak kalah penting, para pemimpin negara G20 juga diharapkan berkontribusi menciptakan masa depan yang tidak memandang latar belakang, jenis kelamin, ataupun status sosial-ekonomi.

Hal itu disampaikan sehubungan dengan pertemuan G20 di Bali yang akan diselenggarakan pada 15-16 November 2022 mendatang.

Untuk itu, secara khusus kota-kota anggota U20 menyerukan tindakan di tiga bidang utama.

Pertama, terkait investasi kesehatan dan hunian, sebagai landasan pemulihan ekonomi dan sosial untuk semua berupa:

Kedua, untuk membantu perkembangan transisi ke energi berkelanjutan serta akses yang setara terhadap mobilitas yang berkelanjutan berupa:

Ketiga, untuk memberikan pendidikan dan pelatihan tentang masa depan lapangan pekerjaan agar mendapatkan akses yang adil terhadap peluang kerja.

• Memastikan bahwa semua peluang dan kebijakan kerja adalah adil dan dapat diakses oleh semua pihak dengan turut memperhitungkan pekerja yang paling rentan serta kurang terwakili.
• Meningkatkan kesejahteraan pekerja di semua bidang dan memastikan bahwa pemulihan sosial-ekonomi yang terjadi saling menguntungkan serta melindungi hak-hak semua pekerja.
• Mendukung pekerjaan yang adil dan berkelanjutan melalui investasi, pengembangan tenaga kerja, pelatihan, serta kebijakan transisi yang adil.
• Mendesak penerbitan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan potensi UMKM sebagai penghasil tenaga kerja utama.
• Meminta pemerintah untuk menjembatani kesenjangan infrastruktur dan inovasi digital, baik di dalam maupun luar negeri, serta mengadaptasi hak asasi manusia di era digital dengan mendorong hak digital dan akses ke data.