Tolak Kenaikan Harga BBM, PMII Gelar Unjuk Rasa di Patung Kuda

JAKARTA, KOMPAS.com - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar unjuk rasa untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Demonstrasi digelar di kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).

Dalam unjuk rasa tersebut, massa PMII meneriakkan yel sebagai bentuk protes. "Naik, naik, BBM Naik, Tinggi, tinggi, sekali," teriak mereka. Selain itu, pengunjuk rasa juga menyerukan kata "revolusi".

Adapun Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kenaikan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga baru BBM bersubsidi dan non-subsidi mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Saat ini harga Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Ketua Umum Pengurus Besar PMII Abdullah Syukri mengatakan, ada empat tuntutan yang akan disuarakan dalam demonstrasi.

"Kami Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bersikap, menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Syukri, Senin.

Tuntutan berikutnya, kata Syukri, mendesak pemerintah untuk serius dalam memberantas mafia BBM. Kemudian, mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran.

"Keempat, mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi," ucap Syukri.

Menurut Syukri, kenaikan harga BBM akan berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah. Kenaikan harga BBM juga dianggap akan mempercepat inflasi yang tinggi dan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia.

"Kenaikan harga BBM tentu menyentuh inflasi secara umum karena akan merambat ke seluruh sektor termasuk harga-harga komoditas kebutuhan dasar masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, ujar Syukri, menaikkan harga BBM akan mengganggu perputaran roda ekonomi dalam sektor-sektor strategis negara, terutama sektor transportasi, industri, pertanian, kelautan, pariwisata dan sektor lainnya.

"Semestinya pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi. Selama ini, sudah menjadi rahasia umum, bahwa terdapat banyak praktik mafia BBM bersubsidi yang sangat merugikan rakyat dan negara," tuturnya.