Gelombang Penolakan Harga BBM Naik, Mahasiswa Turun ke Jalan, Hari Ini Giliran Buruh Demo di DPR

Terbaru, massa dari kelompok buruh berencana melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI Jakarta Pusat pada Selasa (6/9/2022) ini.

Sehari sebelumnya, yakni pada Senin (5/9/2022), aksi demonstrasi juga berlangsung di sejumlah titik di DKI Jakarta. Dua di antaranya di depan Gedung DPR/MPR RI dan kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya.

Demonstrasi itu digelar oleh sejumlah organisasi mahasiswa dengan membawa tuntutan yang sama, yakni menolak kenaikan harga BBM.

Mahasiswa datangi DPR/MPR RI

Massa aksi dari kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Milenial berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI.

Massa berasal dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Mereka mendatangi Kompleks Parlemen sambil membawa bendera dan langsung memasang spanduk bertulisan penolakan kenaikan harga BBM.

"Jokowi turun atau BBM turun," demikian tulisan dalam spanduk yang dipasang massa aksi.

Spanduk itu dipasang di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR RI dan tembok pembatas Tol Dalam Kota.

Beberapa perwakilan organisasi mahasiswa tampak berorasi dan menyampaikan protesnya terhadap kebijakan pemerintah.

Kelompok mahasiswa tersebut tidak menggunakan mobil komando untuk berdemonstrasi. Mereka hanya mengandalkan spanduk dan pengeras suara untuk menyampaikan protes kenaikan harga BBM.

"Kami dari Aliansi Mahasiswa Milenial bersama GMNI dan HMI Cabang Jakarta Barat tak peduli berapa banyak massa yang hadir, kami akan tetap menyuarakan penolakan terhadap kenaikan BBM," kata orator.

Mereka menyampaikan aspirasinya soal penolakan terhadap kenaikan harga BBM di lokasi tersebut agar lebih dekat dengan Istana Kepresidenan.

Aksi yang berlangsung pada Senin sore itu juga diikuti sejumlah mahasiswa dari HMI Cabang Jakarta Selatan.

Ketua Umum PB PMII Abdullah Syukri menyampaikan, ada empat tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut.

"Kami Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bersikap, menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Syukri.

Tuntutan berikutnya, kata Syukri, mendesak pemerintah untuk serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM.

Kemudian, mendesak pemerintah segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran.

"Keempat, mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi," ucap Syukri.

Buruh akan turun ke jalan

Menyusul kelompok mahasiswa, massa aksi dari serikat buruh juga akan turun ke jalan untuk berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM.

Aksi protes tersebut menurut rencana akan dilaksanakan serentak oleh para buruh di seluruh wilayah Tanah Air pada hari ini.

Untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, demo serikat buruh akan dipusatkan di depan Gedung DPR/MPR RI.

Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, aksi demonstrasi tersebut rencananya akan digelar serentak di 34 provinsi.

Khusus di Gedung DPR/MPR RI, aksi demonstrasi yang dimulai pukul 10.00 WIB itu diperkirakan bakal diikuti hingga 5.000 buruh dari berbagai wilayah.

"Untuk Jabodetabek, aksi akan diikuti 3.000 sampai 5.000 orang yang dipusatkan di DPR/MPR RI," ujar Iqbal dalam keterangannya, Senin.

Menurut Iqbal, aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI dilakukan untuk mendesak anggota dewan membentuk panitia kerja atau panitia khusus untuk membahas soal kenaikan harga BBM.

"Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau pansus BBM agar harga BBM diturunkan," kata Iqbal.

Di samping itu, lanjut Iqbal, serikat buruh juga akan menyampaikan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta upah minimum pada 2023 dinaikkan hingga 13 persen.

Tiga jenis BBM yang harganya naik yakni Pertalite, Solar subsidi, dan Pertamax nonsubsidi.

Rinciannya, Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.

Lalu, Solar naik dari Rp 5.150 per liter menjadi 6.800 per liter. Kemudian, Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," kata Jokowi.

Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Angka ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan.

Oleh karenanya, pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi tersebut kepada masyarakat yang kurang mampu melalui sejumlah bantuan sosial.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.