Usai Buruh Bubar, Massa Aksi GNPR Bergerak ke Jalan Medan Merdeka Barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Senin (13/9/2022) terpecah.

Massa dari elemen buruh yang berada di depan Gedung Sapta Pesona membubarkan diri usai ditemui Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono.

Sambil memutar lagu Merah Bercerita berjudul "Kebenaran Akan Terus Hidup", para buruh melakukan long march ke tempat parkir kendaraan di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Sementara itu, massa demo mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) yang berada di dekat Pintu Barat Daya Monumen Nasional (Monas) masih bertahan.

Tampak massa aksi dari kelompok GNPR berkumpul sambil membentangkan spanduk dan poster bertuliskan penolakan kenaikan harga BBM.

"Kawan-kawan sekalian, mark maju sampai kawat berduri. Para laskar dan panitia keamanan segera merapat ke mobil komando," kata orator di atas mobil komando.

Sementara itu, petugas gabungan TNI-Polri membentuk barikade di balik kawat berduri yang membentengi Jalan Medan Merdeka Barat.

Tampak di belakang barikade petugas terdapat water barrier dan kendaraan taktis untuk mencegah massa bergerak ke arah Istana Negara.

Demonstrasi tersebut merupakan respons terhadap kenaikan harga tiga jenis BBM mulai Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Rinciannya, harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari Rp 5.150 menjadi 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Angka ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan.

Oleh karenanya, pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi tersebut ke masyarakat yang kurang mampu melalui sejumlah bantuan sosial.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.