BEM UI Akan Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Sampaikan 5 Tuntutan kepada Pemerintah

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI Bayu Satria Utomo mengatakan, aksi unjuk rasa digelar sekitar pukul 13.00 WIB.

Menurut Bayu, setidaknya ada lima tuntutan BEM UI kepada pemerintah dalam menyikapi kenaikan harga BBM.

"Pertama, menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM karena berdampak secara signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan krusial masyarakat," ujar Bayu dalam keterangannya, Selasa.

Selanjutnya, BEM UI menuntut pemerintah lebih mengandalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meredam dampak krisis energi global yang berdampak bagi masyarakat.

"Contohnya penganggaran subsidi BBM dibanding memprioritaskan berbagai proyek strategis nasional (PSN) yang minim urgensi," ungkapnya.

Tuntutan ketiga, kata Bayu, menuntut pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan struktural terhadap penyaluran BBM bersubsidi dibanding melakukan kebijakan pintas tanpa perhitungan yang matang di masa yang akan datang.

"Keempat, mendesak pemerintah untuk menjaga stabilitas harga berbagai komoditas pangan imbas kenaikan harga BBM agar tetap dapat dijangkau oleh masyarakat," ucap Bayu.

Bayu mengungkapkan, tuntutan kelima meminta pemerintah diharapkan melakukan penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin yang terdampak secara efektif dengan melakukan berbagai pembenahan struktural.

Sebagai informasi, kenaikan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Harga baru BBM bersubsidi dan non-subsidi mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

"Saat ini pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi, dalam jumpa pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Kepresidenan, Sabtu (3/9/2022).

Saat ini harga Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Dikutip dari Kompas.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa jika harga BBM bersubsidi tidak naik, beban APBN tahun depan semakin berat.

Hal ini ia sampaikan dalam Sidang Paripurna Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2023 Beserta Nota Keuangannya, Selasa (30/8/2022), di Jakarta.

”Dengan pertimbangan tren harga minyak dunia, kurs rupiah, serta konsumsi pertalite dan biosolar yang melebihi kuota, jika harga BBM bersubsidi dipertahankan, jumlah subsidi dan kompensasi diperkirakan mencapai Rp 698 triliun hingga akhir tahun. Hal ini menjadi tambahan belanja RAPBN 2023,” kata Sri Mulyani.