Gejolak Demo Kenaikan Harga BBM di Balai Kota DKI: Massa Paksa Masuk, Gerbang Rusak

Dalam aksi unjuk rasa itu, massa menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggratiskan layanan transjakarta buntut kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Tuntutan massa

PC PMII Jakarta Timur mendesak Pemprov dan DPRD DKI Jakarta merespons kenaikan harga BBM.

"Kami berharap dan mendesak agar Pemprov DKI dan DPRD DKI untuk memberikan statement, untuk bersikap, dan memberikan catatan kritis terhadap kenaikan BBM bersubsidi," tutur Ketua PC PMII Jakarta Timur Farhan Nugraha di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

PC PMII Jakarta Timur juga mendesak Pemprov DKI memberikan subsidi tambahan untuk transportasi umum di Ibu Kota, khususnya transjakarta.

Sebab, Farhan menilai, kenaikan harga BBM dapat membuat warga beralih menjadi pengguna transportasi umum.

Menurut dia, dengan beralihnya warga menjadi pengguna transportasi umum, maka tarif angkutan seharusnya diturunkan.

"Harapannya adalah seluruh masyarakat Jakarta beralih ke transportasi umum. Ini harus dibarengi dengan penurunan tarif transportasi massal di DKI Jakarta," tutur dia.

Bahkan, Farhan meminta Pemprov DKI menggratiskan layanan transjakarta.

"Saya pikir bukan hal mustahil kalau transjakarta bisa Rp 0," ucap dia.

Massa paksa masuk Balai Kota

Pantauan Kompas.com kemarin, demonstrasi dimulai pukul 15.30 WIB.

Kemudian, massa membakar ban di Jalan Merdeka Selatan, tepatnya di depan gerbang sisi timur Balai Kota DKI Jakarta sekitar pukul 16.30 WIB.

Pada pukul 17.00 WIB, massa mencoba merangsek masuk ke Balai Kota. Tampak massa berhasil menggeser sedikit gerbang tersebut.

Sejumlah peserta aksi yang memasuki Balai Kota DKI langsung diadang oleh kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Massa aksi kemudian perlahan mundur usai gerbang tersebut ditutup kembali oleh kepolisian dan Satpol PP. Meski demikian, massa aksi masih berusaha mendorong gerbang Balai Kota.

"Keluar Pak DPRD (DKI)," ujar massa aksi.

"Jangan terlalu nyaman untuk menutupi kesalahan pemerintah yang duduk di dalam Balai Kota," kata massa aksi.

Dijaga ketat kepolisian

Kian sore, semakin banyak anggota kepolisian yang menjaga Balai Kota DKI Jakarta.

Personel pengamanan mulai memenuhi area gerbang timur Balai Kota DKI Jakarta sekitar pukul 17.28 WIB.

Sekitar 20 hingga 30 anggota kepolisian diperbantukan untuk menjaga agar massa aksi tak merangsek masuk.

Para anggota kepolisian tambahan ini tampak berhadapan dengan massa aksi dalam empat baris.

Di sisi lain, massa PC PMII Jakarta Timur masih mencoba merangsek masuk. Mereka berkali-kali mendorong pagar gerbang timur Gedung Balai Kota DKI.

Massa kemudian memberikan besi yang jatuh tersebut kepada anggota kepolisian yang berjaga di sisi dalam Balai Kota DKI.

Puncaknya, sekitar pukul 17.35 WIB, massa aksi secara paksa menarik besi gerbang hingga meninggalkan lubang yang cukup besar.

Massa kemudian menyerahkan besi yang mereka tarik kepada anggota kepolisian. Polisi yang bertugas kemudian mengamankan besi tersebut.

Seorang orator mengajak massa untuk berselawat. Setelah itu, massa mulai meninggalkan lokasi unjuk rasa.

Sebelum meninggalkan Balai Kota, massa meminta Pemprov DKI Jakarta merespons tuntutan mereka dalam waktu lima hari.

"Atas tuntutan kami, kami minta dijawab dalam waktu 5x24 jam," teriak orator.

Hingga demonstrasi berakhir, tak ada anggota DPRD DKI maupun pejabat Pemprov DKI yang menemui massa.

Ketika meninggalkan Balai Kota DKI, beberapa peserta aksi mengucapkan terima kasih kepada sejumlah polisi yang mengawal unjuk rasa.

"Terima kasih, Pak," ujar sejumlah peserta aksi.

Adapun pemerintah telah resmi menaikan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari Rp 5.150 menjadi 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.

Angka ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Oleh karenanya, pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi tersebut ke masyarakat yang kurang mampu melalui sejumlah bantuan sosial.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.